TEMINABUAN, Melanesiapost – Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw jalur pengangkatan (Fraksi Otsus) bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) mengikuti kegiatan bimbingan teknis mengenai penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Subdit Otonomi Khusus Papua, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan PDOP, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini berlangsung di Hotel Meretua Sesna, Kabupaten Sorong Selatan, pada Kamis (16/4/2026).

Tujuan utama dari pendalaman materi ini adalah untuk mempertajam pemahaman anggota dewan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan mereka dalam mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Diharapkan, kebijakan yang menyentuh masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dapat lebih tepat sasaran, terutama pada tiga program prioritas utama:

1. Papua Cerdas: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

2. Papua Sehat: Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat.

3. Papua Produktif: Pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat.

Ketua Fraksi Otsus DPRK Kabupaten Tambrauw, Steven Soter Hae, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah krusial bagi anggota jalur pengangkatan yang baru bergabung di lembaga legislatif.

"Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, pengetahuan kami akan bertambah sehingga kami benar-benar memahami tugas dan fungsi sebagai anggota DPRK jalur pengangkatan utusan khusus di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya," ujar Steven di sela-sela kegiatan.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sorong Selatan dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya:

• Direktorat Pembangunan Indonesia Timur.

• Direktorat Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

• Direktur Penataan Daerah Otsus OPOD Ditjen Otda.

• Wakil Bupati Sorong Selatan.

• Anggota DPRK Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya.

• Pimpinan OPD dari berbagai kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua melalui pemanfaatan instrumen Otonomi Khusus yang lebih akuntabel dan transparan.