Fraksi Otsus DPRK Tambrauw Desak Penegakan Hukum Transparan, Tuntut Keadilan bagi Tiga Korban dan Jaminan Keamanan ASN

Tambrauw Melanesia post Anggota DPRK Kabupaten Tambrauw, Steven Soter Hae, menyampaikan sikap tegas terkait situasi keamanan dan proses penegakan hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Tambrauw dan ia menyoroti sejumlah persoalan serius mulai dari insiden kekerasan yang menewaskan tiga orang warga, dugaan kasus salah tangkap, hingga kekhawatiran terhadap keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah tersebut.

Sebagai wakil rakyat, kami meminta aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan terkait proses hukum terhadap para pelaku yang telah ditetapkan dalam kasus kekerasan tersebut, termasuk mereka yang telah menyerahkan diri kepada aparat. Proses hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” tegas Steven Soter Hae.

Menurutnya, masyarakat Tambrauw membutuhkan kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat penegakan hukum yang transparan dinilai menjadi kunci penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat jika proses hukum berjalan secara terbuka dan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan tetap terjaga dan karena itu kami meminta agar seluruh proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Steven juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga korban dalam insiden kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Ia menegaskan bahwa keluarga korban berhak mendapatkan keadilan serta kejelasan atas peristiwa yang menimpa mereka.

Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa keluarga korban mendapatkan keadilan yang layak, termasuk pengungkapan fakta secara menyeluruh, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan hak-hak keluarga korban,” katanya.

Selain itu, ia turut menyoroti adanya dugaan kasus salah tangkap yang dinilai telah menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Dugaan salah tangkap ini harus menjadi perhatian serius. Aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara yang dilakukan. Jika memang terbukti terjadi kesalahan, maka korban harus segera direhabilitasi nama baiknya serta dipulihkan hak-haknya,” tegas Steven.

Lebih lanjut, Steven Soter Hae juga meminta pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera mengambil langkah konkret guna menjamin keamanan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Tambrauw, khususnya di wilayah rawan dari Selemkai hingga Kasih.

“ASN adalah pelayan publik yang bekerja untuk masyarakat dan negara. Mereka tidak boleh menjadi korban dalam situasi konflik dan kekerasan. Pemerintah daerah bersama Forkopimda harus segera memastikan adanya jaminan keamanan bagi seluruh ASN yang bertugas di Kabupaten Tambrauw,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga stabilitas keamanan daerah melalui koordinasi lintas sektor dengan seluruh pihak terkait.

Bupati sebagai kepala daerah harus hadir secara nyata untuk memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif jadi Pemerintah daerah harus memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil, ASN, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tambrauw,” kata Steven.

Steven Soter Hae menegaskan bahwa situasi keamanan yang tidak stabil di Tambrauw tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius dari negara dan ia mengingatkan bahwa lambannya proses hukum hanya akan memperdalam kekecewaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah.

Jika penegakan hukum berjalan lambat dan tidak transparan, maka yang muncul di tengah masyarakat adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan jadi negara tidak boleh kalah dalam menegakkan hukum dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa setiap tindakan kekerasan yang merenggut nyawa warga harus diusut sampai tuntas tanpa kompromi. Menurutnya, keadilan bagi korban merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan hak hidup setiap warga negara.

Tidak boleh ada nyawa manusia yang hilang tanpa kejelasan hukum. Setiap kasus kekerasan harus diungkap secara terang benderang agar keadilan benar-benar dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat,” ujarnya.

Steven juga mengingatkan agar aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat. Pendekatan yang mengabaikan aspek kemanusiaan justru berpotensi memperkeruh situasi sosial di daerah.

“Pendekatan keamanan harus tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Aparat harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan ketakutan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus lebih proaktif turun langsung melihat kondisi masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak konflik maupun ketegangan keamanan.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu laporan di meja kantor. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sangat penting untuk meredam situasi dan memberikan rasa aman bagi warga,” tegas Steven.

Steven Soter Hae juga menegaskan bahwa DPRK Tambrauw akan terus mengawal seluruh proses penanganan kasus ini agar berjalan secara adil dan transparan hingga tuntas.

Kami di DPRK akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan benar. Kepentingan utama kami adalah memastikan keadilan bagi korban serta terciptanya rasa aman bagi seluruh masyarakat Tambrauw,”

Di akhir pernyataannya, Steven Soter Hae mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan demi menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tambrauw.

Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Stabilitas keamanan dan keadilan adalah fondasi utama bagi pembangunan Kabupaten Tambrauw ke depan,” tutupnya.(GK)