Temui Pemkab Sorong, Pedagang Mama Papua Soroti Mahalnya Biaya Transportasi, Pasar Mariat Sepi, hingga Modal Usaha

Sorong, Melanesiapost - Lebih dari seratus pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Mama-Mama Papua di Sorong (P2MPKS) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (8/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait tingginya biaya operasional yang tidak lagi sebanding dengan pendapatan harian.

Pendamping P2MPKS, Yohanis Mambrasar, membuka pertemuan dengan memaparkan kondisi para pedagang mama Papua saat ini sangat sulit. Ia menyayangkan Dana Otsus yang ada selama ini belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh mereka.

Ketujuh koordinator kelompok pedagang yang hadir diberikan kesempatan langsung untuk memaparkan kondisi mereka. Perwakilan pedagang mama Papua, Kesya Asrima dari wilayah Slakma hingga Maudus, mengungkapkan bahwa transportasi menjadi kendala utama. Untuk membawa hasil kebun ke pasar, mereka harus membayar hingga Rp3 juta untuk menyewa kendaraan.

"Kami harus bayar Rp3 juta untuk kendaraan, padahal jualan hanya sedikit. Hasil jualnya hanya berkisar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu sekali jual. Kami rugi besar," ujar Asrima di hadapan pejabat Pemkab Sorong.

Senada dengan itu, Doli Momot dari Distrik Buk, wilayah pedalaman yang berbatasan dengan Sorong Selatan ini juga mengaku biaya transportasi yang mencapai Rp3-4 juta pulang-pergi membuat mereka kesulitan membiayai sekolah anak. "Hasil jual pisang dan sayur habis hanya untuk bayar mobil," keluhnya.

Selain masalah transportasi, para pedagang menyoroti kondisi Pasar Mariat yang dinilai tidak strategis. Menurut mereka, pasar tersebut sepi pembeli sehingga pedagang lebih memilih berjualan di tempat lain meski harus berebut lahan.

Sementara itu, Matseba Yadanfi, pedagang asal Distrik Klamono yang berjualan di Pasar Remu. Ia menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga Klamono yang wilayahnya menjadi penyumbang APBD melalui sektor migas (Petrogas).

"Kami sering berkelahi berebut tempat jualan di Pasar Remu. Kami tidur di atas meja jualan sampai malam, bahkan harus membayar sewa tempat dan lampu kepada pemilik toko. Kami memberikan sumbangsih besar bagi daerah, tapi transportasi untuk kami ke pasar saja tidak ada," kata Yadanfi.

Dengan berbagai rentetan persoalan tersebut, Ketua P2MPKS Levina Duwith didampingi Yohanis Mambrasar menyerahkan dokumen aspirasi yang merangkum empat tuntutan utama para pedagang. Poin-poin aspirasi tersebut mencakup permohonan penyediaan modal usaha dalam bentuk tunai maupun koperasi simpan pinjam, serta pembangunan tempat jualan layak di lokasi strategis, termasuk di Pasar Remu. Selain itu, permohonan bantuan fasilitas jualan berupa pondok, meja, dan tenda untuk pedagang di pinggir jalan. Kemudian ditutup dengan permintaan penyediaan transportasi khusus pedagang sesuai rute distrik masing-masing.

Pihak Pemkab Sorong melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UMKM Kabupaten Sorong, Marthen Pajala mengeklaim pihaknya telah menyalurkan fasilitas berupa tenda dan kontainer menggunakan Dana Otsus. Terkait modal usaha, ia menyarankan agar data anggota P2MPKS diajukan untuk program tahun anggaran 2027.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Yohanis Mambrasar. Ia mendesak Dinas Koperindag untuk bekerja lebih progresif dan tidak membiarkan pedagang menunggu hingga satu tahun lagi.

"Mama-mama ini butuh langkah konkret segera. Kami meminta Dinas Perindagkop menyiapkan program bantuan modal usaha yang bisa dimasukkan dalam sidang perubahan anggaran tahun ini juga," tegas Mambrasar.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Bappeda Kabupaten Sorong, Agata Tenau, berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sorong terkait penyediaan lapak di Pasar Remu dan mendorong pemerintah provinsi untuk pengadaan transportasi pedagang.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran asisten daerah, staf ahli bupati, serta kepala dinas terkait sebagai bentuk respon pemerintah atas surat permohonan yang diajukan P2MPKS sejak Januari lalu. (Red)