Kehadiran DOB Papua Diuji, Sarah Elwod: Perempuan Adalah Tolak Ukur Keberhasilan Otonomi Baru

SORONG KOTA, Melanesiapost – Kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua kini memasuki fase krusial. Pasca terbentuknya empat provinsi baru—Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan—tantangan utama kini bergeser dari sekadar pembentukan struktur pemerintahan menjadi pembuktian dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam transisi ini, perempuan Papua dinilai sebagai kelompok paling strategis sekaligus indikator utama keberhasilan pembangunan. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD), Sara Kristina Elwod, S.E., menegaskan bahwa keberhasilan DOB tidak bisa hanya diukur dari sisi administratif.

“DOB di Tanah Papua harus memberikan dampak nyata bagi perempuan Papua di berbagai bidang, mulai dari birokrasi, politik, sosial budaya, hingga kewirausahaan,” ujar Sara dalam bincang-bincang bersama Penanggung Jawab Melanesiapost.com, Chanry Suripatty, Kamis (2/4/2026).

Pemekaran wilayah seringkali diposisikan sebagai solusi percepatan pembangunan. Namun, Sara memperingatkan bahwa DOB berisiko hanya menjadi simbol politik jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat akar rumput.

Hambatan geografis Papua yang ekstrem—mulai dari pegunungan tinggi hingga wilayah pesisir terpencil—menyebabkan biaya pembangunan membengkak dan layanan sering tidak merata. Secara akademis, DOB seharusnya menjadi instrumen keadilan untuk menjawab ketimpangan struktural tersebut.

Sara menilai perempuan Papua adalah parameter paling objektif dalam mengukur efektivitas kebijakan. Hal ini dikarenakan perempuan berada di titik sentral ekonomi keluarga, pendidikan generasi, serta penjaga ketahanan pangan dan nilai budaya.

“Di era DOB ini, perempuan Papua memiliki peran strategis. Mereka punya kemampuan besar untuk berkontribusi pada pembangunan daerah,” tuturnya. Meski demikian, ia menyayangkan masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan meski kapasitas mereka terus berkembang.

“Pembangunan yang tidak menyentuh perempuan berarti gagal menyentuh inti kehidupan masyarakat Papua,” tegas Sara.

Menurut Sara, dampak DOB harus diukur menggunakan indikator yang kontekstual dengan kondisi Papua. Beberapa variabel kunci yang menjadi sorotan meliputi:

Akses Layanan Kesehatan: Terutama bagi ibu dan anak di wilayah terpencil.

Pendidikan: Pencegahan angka putus sekolah dan pernikahan dini.

Pemberdayaan Ekonomi: Penguatan usaha berbasis potensi lokal.

Partisipasi Kebijakan: Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Keamanan dan Perlindungan: Jaminan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Infrastruktur Penunjang: Fasilitas dasar yang mendukung aktivitas harian perempuan.

Untuk memastikan DOB tidak berhenti sebagai wacana, Sara mendorong langkah-langkah strategis yang mendesak bagi pemerintah daerah:

Penerapan penganggaran yang responsif gender dalam APBD.

Pelayanan publik berbasis "jemput bola" di wilayah sulit.

Integrasi pendekatan adat, agama, dan komunitas dalam kebijakan.

Penyediaan data terpilah agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Sara memberikan kritik terhadap potensi kegagalan DOB. Tanpa implementasi yang tepat, pemekaran dikhawatirkan hanya akan melahirkan birokrasi baru dan menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak sosial yang signifikan.

“Tanpa keberpihakan yang nyata, perempuan Papua akan tetap berada di pinggiran pembangunan,” ungkapnya.

Saat ini, DOB Papua berada di persimpangan jalan. Ukuran sukses tidak lagi terletak pada megahnya kantor pemerintahan, melainkan pada jawaban atas pertanyaan: Apakah perempuan Papua kini lebih sehat, lebih berdaya, dan lebih didengar?

“Jika jawabannya belum, maka DOB masih sebatas struktur administratif. Namun jika perubahan itu nyata, maka otonomi baru telah menjadi instrumen keadilan sosial yang sesungguhnya bagi Tanah Papua,” pungkas Sara.(Red)