Rakornis Disperindagkop PBD: Perkuat Ekonomi Lokal Melalui Kebijakan Berbasis Data

Sorong, Melanesiapost - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) se-Kabupaten/Kota di Aimas, Kabupaten Sorong, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan rekomendasi konkret guna mengatasi isu strategis terkait distribusi industri dan penguatan data UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, mengungkapkan bahwa Rakornis yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk memetakan persoalan di tingkat akar rumput sebelum dibawa ke tingkat nasional.

"Kami menginisiasi pertemuan ini untuk mengumpulkan data valid dari kabupaten dan kota. Data tersebut akan menjadi dasar rekomendasi yang akan kami sampaikan dalam audiens bersama Bapak Gubernur serta empat menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan," ujar Sellvyana.

Sellvyana menekankan bahwa selama ini pusat pertumbuhan ekonomi dan suplai barang jasa masih tersentralisasi di Kota Sorong, sementara wilayah lain di Papua Barat Daya belum merasakan dampak yang signifikan. Melalui Rakornis ini, pemerintah ingin memperkuat koordinasi agar industri berbasis potensi lokal dapat tumbuh merata di seluruh kabupaten.

"Sebagai provinsi baru, setiap pengambilan kebijakan harus berbasis data yang valid dan kajian akademik yang mendalam, bukan semata-mata pertimbangan politik atau sosial. Tanpa data yang akurat, sasaran kesejahteraan tidak akan tercapai," katanya.

Rakornis hari pertama dikhususkan pada penguatan bidang Koperasi dan UKM dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Sementara hari kedua akan berfokus pada bidang Perindustrian dan Perdagangan guna menyiapkan program strategi distribusi logistik daerah.

Di tempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PBD, Drs. Suardi Thamal, yang mewakili Gubernur, mengatakan bahwa sinergi adalah kunci utama. Ia menyebut sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang harus didorong melalui digitalisasi dan akses pembiayaan.

"Kita memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian. Namun, potensi ini butuh kelembagaan koperasi yang sehat dan UMKM yang inovatif. Saya berharap Rakornis ini melahirkan langkah konkret yang bisa langsung diimplementasikan di lapangan," ujar Suardi.

Selain koordinasi internal pemerintah, pekan depan dijadwalkan pertemuan lanjutan dengan lembaga mitra, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memperkuat fasilitasi modal bagi pelaku usaha lokal di Papua Barat Daya. (Red)