Bupati Sorong Selatan Sampaikan Materi Kepemimpinan Perempuan Sorong Selatan Dalam Dialog Publik.

TEMINABUAN, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak S.Sos MTr AP memberikan  materi Kepemimpinan Perempuan Sorong Selatan dalam  Dialog Publik dengan Tema : "Kepemimpinan Perempuan Demi Perubahan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045". Bertempat di.Aula Man Model Sorong Minggu, 21 September 2025.

Kegiatan  ini digelar dalam rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad Kahmi- Kohati Ke-59 Tahun yang digelar oleh Pengurus Korps  Alumni HMI (KAHMI) dan Korps HMI-WATI (KOHATI) Provinsi Papua Barat Daya dan Pengurus  Cabang Sorong.

Dalam Dialog Publik  ini juga hadir sejumlah pembawa materi lainya yaitu Fatmati Tamima S.Pd I  M.Pd selaku Ketua  MW FORHATI  Papua Barat Daya yang juga merupakan Pemerhati Perempuan, selanjutnya Jamalia Tafalas, SE yang menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Prov. PBD kemudian Dra.Hj.Endang Gunaisah, M.Si, Ph.D sebagai Dosesn akademisi dan Ust. Agung Sibela, S. Ag., M. Pd dari Kementerian Agama  Kota Sorong.

Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak S.Sos MTr AP  dalam  materi menyimpulkan bahwa  Kepemimpinan perempuan bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi kebutuhan nyata untuk menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan berpihak pada semua warga. 

Dengan dukungan masyarakat dan regulasi afirmatif, perempuan berpeluang menjadi motor pembangunan berkelanjutan di daerah maupun nasional." imbuhnya 

Selanjutnya Perempuan Tehit ini menambahkan bahwa Peran perempuan dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan regulasi kuota 30% dan pengarusutamaan

gender, perempuan memiliki peluang besar untuk menjadi motor pembangunan di tingkat lokal maupun nasional." ujarnya 

Sejumlah hal juga disampaikan terkait Peran perempuan dalam pemerintahan  yaitu Keterlibatan Politik dan Kepemimpinan Perempuan Sorong Selatan berperan sebagai anggota DPRD, pejabat struktural, maupun pemimpin di kampung Keterwakilan perempuan memastikan kebijakan daerah lebih inklusif.

Kemudian Pengambilan Kebijakan Publik 

Perspektif perempuan menekankan pada

isu keluarga, anak, pendidikan, kesehatan,

dan kesejahteraan sosial. Perempuan membantu menyuarakan kebutuhan kelompok rentan tingkat daerah.

Pengawasan dan Kontrol Sosial Perempuan aktif dalam organisasi politik, PKK, Dharma Wanita, maupun organisasi masyarakat .

Hal lainya juga dijelaskan terkait Tatanan  Perempuan Dalam Pemerintahan serta Peluang  Perempuan  Dalam Pemerintahan  Visi Misi Dan Program Unggulan  Daerah  Yang Mendukung  Pemberdayaan  Perempuan Lokal

Hal yang juga tidak kalah penting lainya adalah materi Program Strategis  Daerah  Yang Mendukung  Pemberdayaan   Perempuan Lokal. (YS)