DPRPBD Gelar Paripurna Tekankan Tujuan Utama KUA-PPAS langkah strategis Pembangunan Untuk Rakyat

Kota sorong - Rapat Paripurna DPRP Papua Barat Daya gelar agenda penyerahan dokumen kebijakan umum anggaran Kua dan prioritas Plafon anggaran sementara ( PPAS) APBD di hotel Vega Kota sorong pada jumat (17/10/2025). Rapat Paripurna DPRD kali ini dilaksanakan dalam rangka penyerahan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Anneke Lieke Makatuuk, S.E. sebagai Wakil Ketua I menyampaikan Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyerahan KUA-PPAS Menyampaikan arah dan kebijakan umum yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran. 

Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta alokasi plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan. Sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional serta RPJMD. Komitmen Bersama Pemerintah daerah berharap dukungan DPRD dalam pembahasan agar dokumen KUA-PPAS dapat segera disepakati.

Kata dia Dokumen KUA-PPAS memiliki makna yang sangat penting dalam siklus penganggaran daerah. 

"Menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRP dalam penyusunan RAPBD agar arah kebijakan pembangunan lebih terarah dan terukur. Menetapkan prioritas pembangunan daerah, yang berpihak pada masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat Papua Barat Daya lima kabupaten satu kota. 

Menentukan plafon anggaran sementara sebagai batas awal perencanaan keuangan yang realistis, efisien, dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Menjamin keterpaduan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, terutama dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Anneke Lieke Makatuuk, S.E. Wakil Ketua I Menurutnya, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen politik dan moral kita bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan bagi kesejahteraan rakyat Papua,"tuturnya.

Rapat paripurna yang berlangsung di kota sorong ini menjadi sarat penting guna usul dan masukan seluruh komisi-komisi dewan perwakilan DPRP Papua Barat Daya. Sebagai langkah merumuskan kebijakan pembangunan melalui keputusan dewan perwakilan rakyat. (EW)