Evaluasi Makan Bergizi Gratis di Raja Ampat, Wagub PBD: SPPG Waisai 1 Masih Ditutup Tunggu Hasil BPOM

WAISAI, melanesiapost.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, memimpin langsung kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program MBG. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat kondisi riil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.

Ahmad Nausrau yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Daya menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memotret kendala lapangan sekaligus menindaklanjuti insiden yang sempat terjadi di salah satu unit pelayanan.

"Satgas MBG Papua Barat Daya melakukan kunjungan ke SPPG yang ada di Waisai. Di sini ada empat SPPG yang operasional; tiga di Waisai dan satunya di Mayalibit yang sedang persiapan fungsional," ujar Ahmad Nausrau di sela-sela peninjauan.

Namun, pasca-kejadian luar biasa beberapa waktu lalu, operasional SPPG di Waisai Kota saat ini mengalami penyesuaian. "Dari tiga unit di Waisai, setelah ada kejadian kemarin, saat ini tinggal dua yang beroperasi," tambahnya.

Terkait status SPPG Waisai 1 yang diduga menjadi lokasi insiden keracunan, Ahmad Nausrau menegaskan bahwa unit tersebut telah dihentikan sementara operasionalnya oleh pusat.

"Untuk SPPG Waisai 1 yang ada kejadian keracunan kemarin, itu memang saat ini sedang dikunci operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kita masih menunggu hasil laboratorium dari Badan POM Manokwari," tegasnya.

Ia menambahkan, hasil uji laboratorium tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Tim Satgas Provinsi untuk mengambil keputusan dan melaporkannya kepada BGN mengenai langkah selanjutnya. "Saat ini operasionalnya belum kita tahu (kapan dibuka kembali) karena menunggu hasil itu dan arahan lebih lanjut dari BGN," jelas Nausrau.

Selain evaluasi insiden, kunjungan ini juga menyoroti kelengkapan fasilitas. Berdasarkan laporan dari Tim Satgas Kabupaten, Pemerintah Daerah (Sekda), serta pengawasan kepolisian, ditemukan beberapa fasilitas yang belum memadai.

"Beberapa catatan sudah kita beri atensi. Ada sarana prasarana di SPPG yang sebagian belum lengkap, dan tadi kita minta agar segera dibenahi dan diperbaiki," instruksinya.

Ahmad Nausrau menyebutkan bahwa kunjungan ke Raja Ampat ini juga dimanfaatkan sebagai momen "belanja masalah". Segala masukan, kendala, dan data yang diperoleh dari lapangan akan dibawa ke tingkat provinsi.

"Kami ingin mendapatkan informasi dan masukan karena besok pagi hingga sore, Satgas MBG Papua Barat Daya akan melaksanakan rapat kerja bersama seluruh Wakil Bupati, Walikota, dan stakeholder lainnya. Apa yang dievaluasi hari ini menjadi titik awal untuk mempercepat pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya," tutupnya(Redaksi)