Festival Hari Disabilitas Internasional di Sorong, Suarakan Pemenuhan Hak Dasar

Yayasan Bingkai Cerita Rakyat atau BICARA Foundation menggelar Festival Hari Disabilitas Internasional 2025 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (3/11/2025). Acara ini bertujuan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional sekaligus mengingatkan masyarakat umum mengenai keberadaan dan pentingnya partisipasi aktif penyandang disabilitas di lingkungan sosial, serta pemenuhan hak-hak mereka.

Rangkaian kegiatan festival ini dimeriahkan dengan kelas bahasa isyarat, talk show dengan melibatkan berbagai dinas terkait, games, serta pameran noken dan UMKM disabilitas. Puluhan peserta berpartisipasi dalam festival yang didukung oleh INKLUSI dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM ini.

Zusana Tutuhatunewa dari BICARA Foundation menjelaskan bahwa tujuan utama festival adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa teman-teman disabilitas itu ada dan dapat dilibatkan berpartisipasi secara aktif, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

“Di hari disabilitas ini kami mengundang dinas koperasi dan UMKM terkait modal usaha teman-teman disabilitas karena kebanyakan mereka tidak bisa bekerja di tempat-tempat kerja seperti di perusahaan-perusahaan, tetapi mereka membuat usaha,” kata Zusana. 

Selain itu, dinas sosial juga dihadirkan untuk membahas pemenuhan hak-hak disabilitas, Kanit PPA Polresta Sorong Kota mengenai pencegahan dan penanganan masalah yang dihadapi, serta akademisi terkait dukungan untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Yayasan BICARA, terdapat sebanyak 503 penyandang disabilitas di 29 dari 41 kelurahan di Kota Sorong yang telah mereka jangkau. Dari jumlah tersebut, Zusana menyoroti bahwa masih banyak yang belum menerima hak-hak dasar mereka.

“Dari 503 data teman-teman disabilitas tersebut masih banyak yang belum menerima hak-hak dasar mereka, seperti KTP, BPJS, itu mereka belum ada. Untuk itu kami dari yayasan mendampingi teman-teman disabilitas ini untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Contoh mendapat layanan pembuatan KTP,” ujarnya.

Zusana berharap pemerintah sebagai penyedia layanan lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, dan masyarakat luas dapat sepaham untuk melibatkan mereka berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, yang turut hadir dalam pembukaan festival, menyatakan komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan, termasuk kepada penyandang disabilitas.

“Kami berkomitmen melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan termasuk teman-teman disabilitas sebagai warga negara,” ujar Adolof.

Ia juga menyinggung upaya Pemprov Papua Barat Daya dalam bidang pendidikan inklusi, termasuk peluncuran sekolah inklusi atau SLB yang menampung 20 siswa di Raja Ampat oleh Gubernur Papua Barat Daya. Saat ini, SLB (SD, SMP, dan SMA) sudah tersedia di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

“Di Tambrauw, Sorong Selatan, dan Maybrat kemungkinan juga kami akan buka sekolah inklusi. Kemudian untuk sebagian yang belum mendapatkan pendidikan kami terus mendorong untuk semua teman-teman disabilitas mendapatkan layanan di seluruh provinsi Papua Barat Daya,” tutup Adolof. (RY)