Julian Kelly Kambu Siap Kawal Tata Kelola Pemerintahan Papua Barat Daya Melalui Penguatan Kolaborasi dan Kapasitas SDM

SORONG KOTA, melanesiapost.com — Salah satu kandidat peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, M.Si, menyatakan kesiapannya untuk membantu gubernur dalam mengoptimalkan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah otonom baru tersebut.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka. Kelly menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya karena dari sekian banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi kualifikasi, 10 orang kandidat terpilih merupakan putra-putri terbaik bangsa yang siap mengabdi untuk Papua Barat Daya.

"Kita semua datang dengan ambisi yang sama, tapi kita juga tidak ambisius. Semangat itu ada untuk mengawal kebijakan, rencana, dan program, serta memastikan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan dengan baik," ujar Kelly saat diwawancarai, Kamis(5/11/2026).

Terkait penentuan akhir jabatan Sekda, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme dan hak prerogatif Gubernur Papua Barat Daya, serta ketetapan Yang Maha Kuasa.

Dalam uji gagasan dan pemaparan visi misi, Kelly menawarkan tiga pilar utama strategi penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan jika dipercayakan mengemban jabatan tersebut yakni, Menghilangkan Ego Sektoral antar-OPD, Kelly menekankan pentingnya mengorganisir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ada jurang pemisah atau ego sektoral. Seluruh jajaran birokrasi harus disatukan dalam satu kekuatan dan potensi untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menurutnya, sebaik apa pun visi, misi, dan program kerja yang disusun oleh pimpinan, tidak akan optimal jika tidak didukung oleh staf yang memiliki kapasitas mumpuni untuk menerjemahkannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di setiap OPD menjadi prioritas mutlak. Membangun Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, menghadapi tantangan efisiensi anggaran saat ini, birokrasi dituntut kreatif dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan. Ia mencontohkan kesuksesan pelaksanaan PAPEDA Summit yang menghadirkan lebih dari 1.000 peserta dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, masyarakat adat, hingga pemangku kepentingan se-Tanah Papua.

Selain itu, Kelly juga berpengalaman dalam mengupayakan pendanaan non-APBD, termasuk pendanaan iklim (climate funding) melalui sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Papua Barat Daya juga menjadi salah satu dari segelintir provinsi di Indonesia yang telah menyusun dokumen keanekaragaman hayati dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagai salah satu tokoh yang turut berjuang dalam tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya selama 17 tahun, Kelly memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap percepatan pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya keluar dari lingkaran persoalan klasik seperti mendisiplinkan birokrasi, ia mengusulkan kebijakan agar seluruh proses administrasi surat-menyurat dan pelayanan publik dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu setiap harinya.

Dengan berbekal kompetensi kepemimpinan—termasuk statusnya sebagai alumni Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I LAN RI Angkatan 60 serta rekam jejak pengabdian yang panjang, Kelly menyatakan siap mendukung siapapun yang nantinya ditetapkan oleh gubernur sebagai Sekda definitif demi kemajuan Provinsi Papua Barat Daya.(Red)