Agenda Besar Papua Digulirkan: BP3OKP & KEPPP Resmi Satukan Skema Percepatan Otsus

Sorong https://Melanesiapost.com Upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua memasuki babak baru melalui penguatan kolaborasi dua lembaga strategis negara, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPP). Momentum itu ditegaskan melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama pada (27/11/2025).di jakarta 

Drs. Otto Ihalauw, MA menegaskan bahwa dua lembaga ini merupakan pilar yang bekerja saling menguatkan dalam mengakselerasi pembangunan Papua secara terarah dan terukur jadi kami BP3OKP dan KEPPP adalah dua motor penggerak utama yang memastikan percepatan pembangunan Otsus Papua berjalan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Kami memastikan bahwa pembangunan ini bukan sebatas dokumen, tetapi implementasi nyata," tegasnya.

Mandat Mengikat Dua Lembaga, Satu Arah Kebijakan dan Lebih jauh Otto Ihalauw mengatakan bahwa kantor BP3OKP Papua Barat Daya yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km 7, akan menjadi simpul koordinasi kebijakan pembangunan lintas sektor dan lintas kementerian dan Kesepakatan ini menegaskan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pembangunan atau yang kami sebut SHEK sebagai fondasi percepatan pembangunan Papua," ucap Otto.

Ia juga menambahkan bahwa implementasi pembangunan jangka menengah dan panjang akan mengacu pada tiga dokumen utama: RIPPP, RAPPP, dan SIPPP, sebagai pedoman sah dan mengikat jadi Setiap program pembangunan harus berjalan dalam satu orkestrasi strategi besar, tidak lagi terpisah-pisah pada tiap kementerian dan lembaga," ujarnya.

Penegasan Halaman Kedua Dokumen Kesepakatan dan Pada bagian penandatanganan dokumen, para pimpinan BP3OKP dan KEPPP secara terbuka menyatakan komitmen memperkuat kesatuan visi pembangunan Papua dan Percepatan pembangunan bukan hanya tugas satu lembaga jadi tanah Papua harus dibangun bersama, melalui kolaborasi, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan," bunyi penegasan resmi dalam lembar kesepahaman tersebut

Dokumen itu juga menegaskan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kami berdiri atas prinsip keterbukaan dalam bekerja. Rakyat Papua berhak melihat dan merasakan hasil pembangunan itu secara langsung

Fokus Pembangunan Papua Lebih Luas dari Otsus dan Pernyataan strategis selanjutnya menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya mengacu pada dana atau program Otonomi Khusus jadi Semua program nasional yang hadir di Tanah Papua pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, sosial hingga pertanian wajib terkoordinasi dalam satu kerangka pembangunan percepatan Papua," ujar Otto.

Ia juga mempertegas bahwa paradigma pembangunan Papua harus berubah dari sektoral menjadi integratif jadi Kita tidak lagi bicara program terpisah. Kita bicara Papua sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan nasional," tandasnya.

Agenda Nasional, Komitmen Jangka Panjang dan Dengan mandat strategis yang baru dan sistem tata kelola yang lebih solid, kedua lembaga tersebut disiapkan menjadi pilar permanen percepatan pembangunan Papua.

"Kami ingin rakyat mengetahui bahwa percepatan pembangunan Papua bukan wacana. Ini agenda negara yang dikawal dengan kerja nyata, pengawasan ketat, dan pengambilan kebijakan berbasis data, tegas Otto

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP), memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperluas akses pembangunan yang adil di seluruh wilayah adat Papua jadi Papua membutuhkan percepatan, bukan penundaan. Kami bekerja untuk menghadirkan hasil yang bisa diukur, dirasakan, dan berkelanjutan bagi generasi Papua hari ini dan masa depan," tutupnya.(Gk)