IPMANAPADODE Surabaya Desak Hentikan Konflik Horizontal dan Selesaikan Tapal Batas di Distrik Kapiraya

Surabaya, Melanesiapost.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire Paniai Dogiyai Deiyai (IPMANAPADODE) Kota Studi Surabaya mengeluarkan pernyataan sikap tegas mendesak penghentian segera konflik horizontal di wilayah Wakiya, Distrik Kapiraya, dan menuntut penyelesaian tapal batas wilayah yang melibatkan empat kabupaten di Papua Tengah. Desakan ini muncul menyusul bentrok yang terjadi antara kelompok masyarakat Suku Mee dan pihak yang disebut mengatasnamakan Suku Kei di wilayah tersebut.

Pernyataan sikap IPMANAPADODE ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Asrama Wisma Pana's IPMANAPADODE, Surabaya, pada Kamis (27/11/2025).

Mahasiswa senior IPMANAPADODE Kota Studi Surabaya, Stev Ukago, mendesak oknum yang disebut berasal dari Suku Kei di Distrik Kapiraya untuk menghentikan provokasi yang memicu konflik antara Suku Mee dan Suku Kamoro.

"Oknum Suku Kei yang ada di Distrik Kapiraya, stop provokasi antara Suku Mee dan Suku Kamoro untuk konflik. Kami juga mendesak agar Pemerintah Mimika, Deiyai, Dogiyai, bertindak cepat segera selesaikan tapal batas wilayah di Distrik Kapiraya," ujar Ukago.

Selain itu, IPMANAPADODE menduga adanya "bekingan besar" atas konflik di Kapiraya oleh pihak yang berkepentingan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah tersebut.

"Maka stop buat konflik antara Suku Mee, Kamoro dan Kei. Stop mengirim militer RI dalam jumlah yang besar di wilayah Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan pada umumnya Tanah Papua," katanya.

Konflik yang disoroti puncaknya terjadi pada Senin (24/11/2025), ketika ratusan orang menyerang warga Kampung Mogodagi yang dihuni Suku Mee. Akibat penyerangan tersebut, satu orang, Neles Peuki, dilaporkan tewas dengan tubuh terbakar, dan enam orang lainnya menderita luka-luka. Massa penyerang juga membakar rumah-rumah warga Mogodagi.

Aksi brutal ini terjadi di tengah kecurigaan bahwa konflik dipicu oleh perebutan lokasi tambang emas di Kali Wakiya. Aktivis HAM dan Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2), Selpius Bobii, mencurigai penemuan emas di Kali Wakiya memicu konflik perebutan lokasi, dan menduga adanya rekayasa pihak tertentu untuk kepentingan pembangunan markas militer dan eksploitasi tambang.

Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Mapia, Musa Boma Mapiha, turut menegaskan bahwa wilayah adat di kawasan tersebut memiliki sejarah klaim yang jelas dan telah diatur melalui kesepakatan antarsuku sejak lama. Boma menolak klaim sepihak atas tanah adat oleh pihak luar karena tidak memiliki dasar adat maupun garis keturunan yang berkaitan dengan wilayah tersebut.

"Semua pihak wajib menghormati pemilik hak ulayat. Tidak boleh ada klaim sepihak yang mengabaikan sejarah, garis keturunan, dan kesepakatan adat yang telah hidup turun-temurun," ujar Musa.

Boma juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan mengambil langkah tegas terhadap segala tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak tatanan adat. (EW)