ASN Lebih Nyaman di Sorong, Ekonomi Rakyat Tambrauw Dikorbankan

Fef, melanesiapost.com - Pemekaran Kabupaten Tambrauw yang lahir dari semangat keadilan dan pemerataan kini menghadapi ironi serius alih alih menjadi pusat pelayanan dan penggerak ekonomi rakyat, wilayah ini justru kian sepi dari aktivitas aparatur sipil negara (ASN). Berbagai kegiatan pemerintahan mulai dari rapat, koordinasi dinas, hingga agenda resmi organisasi perangkat daerah lebih sering digelar di Kota Sorong. Dampaknya nyata dan dirasakan langsung masyarakat bawah jadi perputaran uang di Tambrauw melemah, usaha kecil merosot, dan pelayanan publik berjalan pincang akibat minimnya kehadiran ASN di pusat pemerintahan kabupaten

Ketua DPRK Tambrauw, Steven Soter Hae, menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan daerah yang mengabaikan tujuan dasar pemekaran menurutnya, ketika ASN yang digaji dari anggaran daerah justru lebih banyak bekerja dan berbelanja di luar wilayah maka yang terjadi bukan hanya kebocoran ekonomi, tetapi juga pengingkaran terhadap mandat negara untuk hadir dekat dengan rakyat

 Situasi ini kata dia, tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperlemah legitimasi pemerintahan sekaligus memukul ekonomi mama-mama Papua dan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas birokrasi di Tambrauw.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw, Steven Soter Hae, menyoroti keras fenomena tersebut saat melakukan kunjungan ke sejumlah titik aktivitas ekonomi rakyat, khususnya tempat jualan mama-mama Papua di Distrik Fef dan sekitarnya. Ia menyebut, absennya ASN dari pusat pemerintahan Tambrauw telah menciptakan ironi besar dalam pembangunan daerah

Hari ini kita lihat sendiri, aktivitas ASN di Tambrauw sangat minim. Banyak kegiatan pemerintahan justru berlangsung di Sorong. Akibatnya, uang negara yang seharusnya berputar di Tambrauw malah mengalir ke daerah lain,tegas Steven melalui sambungan teleponnya.(8/2/2026).

Menurutnya, kehadiran ASN bukan sekadar urusan disiplin kerja, tetapi berkaitan langsung dengan denyut hidup ekonomi masyarakat. Ketika ASN jarang berada di Tambrauw, maka transaksi ekonomi ikut mati dan beberapa warung makan, kios kecil, ojek, penginapan semua ini hidup dari aktivitas pemerintahan jadi kalau ASN tidak ada, siapa yang belanja? Siapa yang pakai jasa mereka?” ujarnya.

Keluhan serupa datang dari para pelaku usaha kecil di Distrik Fef. Seorang pemilik warung makan mengaku pendapatannya turun drastis dalam beberapa tahun terakhir dulu ASN ramai makan di sini sekarang jarang sekali kalau mereka rapat semua di Sorong, uang juga ikut ke Sorong. Kami di sini hanya bisa tunggu pembeli yang tidak datang,” keluhnya.

Steven menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut karena berpotensi merusak tujuan utama pemekaran Kabupaten Tambrauw. Ia mengingatkan bahwa pemekaran lahir dari semangat keadilan dan pemerataan, bukan sekadar membentuk wilayah administratif baru.

Pemekaran Tambrauw itu untuk mendekatkan negara kepada rakyat supaya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi bisa diakses masyarakat kampung tanpa harus jauh jauh kalau ASN justru lebih banyak di Sorong, lalu di mana makna pemekaran itu?” katanya dengan nada kritis.

Ia menegaskan bahwa Tambrauw memiliki anggaran sendiri, ASN digaji dari uang negara yang dialokasikan untuk daerah, namun manfaat ekonominya justru dirasakan oleh wilayah lain ini ironi pembangunan daerah. Tambrauw punya APBD, punya ASN, tapi ekonomi lokal justru melemah karena aktivitas pemerintahan tidak berlangsung di sini,” ujar Steven.

Selain menghantam ekonomi rakyat, minimnya kehadiran ASN juga berdampak serius terhadap pelayanan publik. Warga kerap mendapati kantor pemerintahan tidak beroperasi maksimal karena pejabat dan staf berada di luar daerah masyarakat datang urus administrasi, tapi kantor sepi. Ini mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Steven mendesak Pemerintah Kabupaten Tambrauw melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja ASN, termasuk kebiasaan memusatkan kegiatan dinas di luar wilayah kabupaten.

Kegiatan pemerintahan harus kembali ke Tambrauw ASN harus hadir di tempat mereka digaji untuk melayani rakyat kalau ini tidak dibenahi, maka Tambrauw hanya akan jadi nama daerah tanpa denyut pemerintahan dan ekonomi, katanya

Ia menegaskan, menghidupkan kembali aktivitas ASN di Tambrauw bukan hanya soal birokrasi, tetapi soal keadilan bagi masyarakat adat dan pelaku ekonomi kecil yang selama ini bergantung pada kehadiran negara di wilayah mereka.

Steven menegaskan bahwa yang paling merasakan dampak absennya ASN bukan pejabat, melainkan rakyat kecil mama-mama Papua, tukang ojek, pemilik kios, dan pedagang pasar yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemerintahan.

Yang kena langsung itu mama-mama Papua yang jual sayur, ikan, pinang. Mereka tidak punya sumber lain kalau ASN tidak ada, dagangan mereka busuk, uang tidak berputar, dan anak-anak mereka ikut terdampak,” ungkapnya.

Ia menyebut, membiarkan ASN lebih nyaman bekerja di luar daerah sama saja dengan membiarkan ekonomi rakyat berjalan tanpa kehadiran negara jadi negara tidak boleh hadir hanya lewat papan nama kantor negara harus hadir lewat manusia yang bekerja di dalamnya kalau kantor kosong, maka rakyat merasa ditinggalkan, katanya

Steven juga menyoroti bahwa kebiasaan ini menciptakan luka psikologis bagi masyarakat Tambrauw yang sejak awal berharap besar pada pemekaran masyarakat sudah serahkan tanah, sudah percaya negara sudah berharap perubahan tapi yang mereka lihat justru kantor kosong dan aktivitas pindah ke kota lain. Ini menyakitkan secara batin,” ujarnya dengan nada prihatin.

Menurutnya, bila kondisi ini terus berlanjut, maka pemekaran Tambrauw berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyatnya sendiri dam kalau pemekaran hanya membuat rakyat makin susah dan ekonomi mati, lalu apa gunanya? Ini bukan yang dijanjikan negara saat Tambrauw dimekarkan,” tegas Steven.

Ia pun kembali mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap suara akar rumput yang kini semakin keras mempertanyakan kehadiran negara di Tambrauw.

Rakyat tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya mau ASN hadir, bekerja, belanja, dan melayani di Tambrauw itu hak dasar mereka sebagai warga negara jadi negara harus hadir secara nyata, bukan hanya lewat anggaran, tetapi lewat kehadiran aparatur dan pelayanan yang benar benar dirasakan rakyat Tambrauw,”tutup Steven.