BP3OKP PBD Ungkap Peran Vital dalam Percepatan Pembangunan Pariwisata

SORONG, Papua Barat Daya – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menegaskan perannya sebagai koordinator dan fasilitator dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BP3OKP, Otto Ihalauw, dalam sesi wawancara eksklusif di kantor BP3OKP di Kota Sorong (23/9/25).

Menurut Otto Ihalauw, BP3OKP bertugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Perpres 24 Tahun 2023). Rencana ini mencakup empat misi utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai," jelas Otto.

Salah satu fokus utama BP3OKP adalah sektor pariwisata yang masuk dalam misi Papua Produktif. Papua Barat Daya, khususnya, memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari wisata bahari hingga hutan konservasi di Tambrauw.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk peningkatan status Bandara Internasional Domine Eduard Osok (DEO) sebagai upaya membuka akses ke Papua," kata Otto.

Ia juga mencontohkan keterlibatan BP3OKP dalam perjuangan pembangunan Pelabuhan Laut Arborek. Dalam proyek ini, BP3OKP berperan memastikan pembangunan dermaga menghargai kearifan lokal dan aspirasi masyarakat adat, terutama terkait perlindungan terumbu karang.

"Kami menerima aspirasi dari masyarakat agar pembangunan dermaga tidak menggunakan struktur beton yang bisa merusak terumbu karang," ungkapnya.

Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, seperti sasi hasil laut seperti udang dan lobster. "Kami bekerja sama dengan Bupati untuk menghidupkan potensi-potensi lokal di sini," tambahnya.

Selain perencanaan dan koordinasi, BP3OKP juga terlibat aktif dalam pengawasan pembangunan. Otto Ihalauw menjelaskan bahwa BP3OKP berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK, dan KPK, serta pemerintah daerah, DPR, dan MRP.

"Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan kegiatan bersama untuk memperkuat peran DPR, MRP, dan BP3OKP dalam percepatan pembangunan," ujarnya.

Tugas utama BP3OKP adalah memastikan pembangunan dan kebijakan yang ada benar-benar menyentuh Orang Asli Papua. Hal ini juga mencakup pengawalan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan memastikan sinergi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat kabupaten/kota.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan, baik itu terkait Papua Sehat, Cerdas, Produktif, maupun Damai, dapat terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua," pungkas Otto Ihalauw.(Z.W)