Dinas LHKP PBD Dorong Pendanaan Iklim Lewat Kredit Karbon, Solusi Kesejahteraan Masyarakat Adat

Sorong, melanesiapost.com - Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menyelenggarakan diskusi penting mengenai peluang pendanaan iklim, Senin (27/10). Diskusi ini dilatarbelakangi oleh kondisi strategis PBD yang memiliki aset lingkungan berupa tutupan hutan luas dan laju deforestasi yang masih rendah (High Forest, Low Deforestation - HFLD), menjadikannya sangat potensial untuk mengakses pasar karbon global.

Kepala Dinas LHKP PBD, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si, menegaskan bahwa mencari solusi pendanaan iklim di luar APBD menjadi keharusan di tengah minimnya anggaran daerah. "Potensi kawasan hutan kita cukup besar, sehingga kita perlu mencari pola-pola lain, strategi lain untuk mendapatkan pendanaan," ujarnya di sela-sela diskusi.

Julian Kelly Kambu menyoroti kontradiksi yang ada: "Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) ini kaya dengan hutannya... tapi masyarakat OAP itu tetap miskin dengan kekayaan hutan yang ada." Ia melihat kredit dan jual beli karbon sebagai salah satu solusi konkret untuk menyejahterakan masyarakat adat pemilik hutan. "Adalah salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat adat pemilik hutan," tegasnya, sambil menambahkan bahwa proses ini memerlukan kerja keras dan persetujuan dari pemberi dana iklim.

Berdasarkan data historis 2018-2024, tingkat emisi dari deforestasi dan degradasi di PBD relatif kecil dibandingkan total stok karbon yang dipertahankan. Kondisi ini menempatkan PBD pada posisi potensial untuk mendapatkan pendanaan, terutama melalui standar integritas tinggi seperti Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES dengan metodologi HFLD.

"Isu sentral hari ini di muka bumi adalah pemanasan global, perubahan iklim. Pemicunya adalah gas rumah kaca... Papua Barat Daya. Kami punya tutupan hutan itu masih 89% baik. Deforestasinya itu rendah. Sehingga ini perlu kita usulkan untuk mendapatkan sumber pendanaan karbon," jelas Kelly Kambu.

Dinas LHKP PBD telah melakukan langkah awal, yaitu usulan pendanaan karbon dari REDD+ senilai kurang lebih Rp17 miliar yang telah masuk untuk membiayai program yang dirinci oleh Penabulu Foundation PBD. Program ini sedang berjalan selama satu setengah tahun.

Selain itu, PBD juga tengah mengupayakan inisiatif Forest Netting 2030 dan mencari formulasi lain untuk pendanaan iklim, seperti penurunan laju deforestasi, pemanfaatan lahan non-hutan yang dihutankan (contohnya APL semak belukar ditanami), serta perhitungan kembali program penghijauan yang sudah dilakukan.

Diskusi ini berfokus pada pembangunan komitmen bersama antara pemerintah dan mitra pembangunan. Kelly Kambu berharap ke depan, pemberdayaan masyarakat adat tidak hanya dari hasil hutan bukan kayu, tetapi juga melalui kredit atau jual beli karbon. "Hutannya tetap terjaga, tapi masyarakat bisa mendapatkan nilai dana iklim itu untuk mensejahterakan masyarakat," harapnya.

"Hari ini masyarakat kita hanya bangga dengan hutan kita, tapi hutan itu sepertinya masyarakat menangis, menjerit di tengah hutan. Itu tidak berdaya di tengah hutan," kata Julian Kelly Kambu, menggambarkan urgensi solusi ini.

Kepala Dinas LHKP PBD bertekad untuk mewujudkan slogan "kami tidak mau meninggalkan air mata menjadi mata air melalui berbagai kebijakan strategis dari sektor kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan," meskipun ia mengakui hal ini membutuhkan proses panjang dan kerja keras. "Kami tetap bekerja perlahan namun pasti. Mungkin ada target kami lima, sepuluh tahun ke depan, kawasan hutan kita, masyarakat itu bisa sejahtera," pungkasnya.

Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas LHKP, BAPPERIDA PBD, Kepala Seksi PSKL Wilayah III Ambon - Papua, Balai PPI, BBKSDA Papua Barat, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan UNIPA, dan Penabulu Foundation PBD.(ZW)