DPRPBD Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026, Langkah Awal Penyusunan Anggaran Daerah

Kota Sorong- Dewan Perwakilan Rakyat provinsi Papua Barat Daya gelar rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang III Tahun 2025 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KAU) dan prioritas platon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.

Penandatanganan Gubernur PBD berlangsung di salah satu hotel kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya senin (10/11/2025). 

Rapat paripurna  dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk didampingi Ketua DPR PBD Ortis Fernando Sagrim serta Wakil Ketua II Fredrik Frans Adolof Marlissa. Hadir pula Pj Sekda PBD Yakob Kareth, para anggota DPR PBD, jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov PBD sejumlah pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk, mengatakan kesepakatan KUA dan PPAS ini merupakan langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk tahun 2026.

Arahannya Anneke Lieke, mengatakan  agenda rapat  tersebut persetujuan bersama gubernur dan 

 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya terhadap  KUA  dan PPAS  APBD, Provinsi Papua Barat Raya tahun anggaran 2026.

"meskipun mengalami  kendala di waktu serta sedikit dinamika dalam pembahasan 

namun semangat kolaboratif, pemerintah  mengakomodir  skala prioritas melalui program kegiatan pemerintah daerah maupun aspirasi masyarakat Yang disampaikan melalui DPR Papua Barat Daya.

  hal tersebut merupakan bagian dalam proses menuju kesepahaman yang tercapai Untuk selanjutnya, rancangan KUA dan KPAS tersebut akan disepakati antara Gubernur Papua Barat Daya dan DPR Papua Barat Daya dengan kesepakatan nota bersama Sebagai dasar pembahasan,antara pemerintah provinsi PBD," Katanya. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Tentunya berkonsentrasi pada pembangunan  pertumbuhan perekonomian  daerah. Penandatanganan ini  menandai akan sejalan dengan program kualitas jangka panjang pemerintah daerah, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRPBD, serta pihak terkait yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Melalui nota kesepakatan ini, kita harapkan arah pembangunan daerah di tahun 2026 akan lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,”ujar.(EW)