Forum Multipihak Tambrauw Gagas Tata Kelola Kuat di Lokakarya MSP2, Tekankan Pencegahan Korupsi Sektor Kehutanan

Fef — Komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan dan bebas korupsi di Kabupaten Tambrauw kembali diperkuat. Forum Multipihak Peduli Pembangunan (MSP2) Kabupaten Tambrauw baru saja menuntaskan lokakarya bertema “Membangun Tata Kelola Forum yang Kuat untuk Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan” yang berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2025, di Fef, ibu kota Kabupaten Tambrauw .

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh perwakilan Bupati Kabupaten Tambrauw, Staf Ahli Sekretariat Daerah, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Lokakarya MSP2 ini berhasil menghadirkan keragaman suara, melibatkan peserta dari unsur masyarakat adat, tokoh pemuda, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), organisasi non-pemerintah (NGO), serta tokoh agama.

Dalam sesi materi, hadir Richartd Charles Tawaru yang memaparkan data penting mengenai Flora dan Fauna Wilayah Kabupaten Tambrauw serta Potret Hutan Papua dan Tata Kelolanya . Sementara itu, Alves Fonataba dan Charles Imbir dari Institut USBA fokus pada pembahasan praktis mengenai Model dan Struktur Pengorganisasian Forum Multipihak yang Efektif .

Ketua Panitia, Maria Kebar , dalam Segalanya menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi multipihak dalam isu pembangunan dan kehutanan. Maria Kebar menekankan bahwa tindak lanjut kegiatan ini akan fokus pada pembentukan visi dan misi bersama masyarakat adat.

“Tindak lanjut jangka pendek maupun jangka panjang akan fokus pada pembentukan visi dan misi bersama masyarakat adat untuk mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, inklusif, serta wajib pada nilai-nilai adat,” jelas Maria. Ia pun berharap forum ini dapat menjadi ruang sinergi antar berbagai pihak untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adat serta menjaga kelestarian alam Tambrauw.

Sambutan positif datang dari legislatif. Steven Soter Hae , perwakilan DPRK Kabupaten Tambrauw, menyambut baik kegiatan ini dan menilai Forum MSP2 sebagai representasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan di Tambrauw, mulai dari masyarakat adat, perempuan, pemuda, hingga tokoh agama.

“Forum ini diharapkan dapat menjadi alat kontrol dan filter dalam proses pembangunan. Masyarakat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek dalam pembangunan di Kabupaten Tambrauw,” tegas Steven.

Melalui lokakarya ini, Forum Multipihak Peduli Pembangunan Tambrauw berkomitmen memperkuat tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pencegahan korupsi di sektor kehutanan demi kemiskinan pembangunan dan kelestarian alam di Bumi Tambrauw.( FI )