Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme di Tanah Papua

Sorong, melanesiapost.com - pasca gelombang penolakan terhadap Program Strategi Nasional (PSN) dan praktik militerisme di Tanah Papua semakin menguat. Dalam agenda Nobar, Diskusi, dan Konsolidasi bertajuk “PSN Untuk Siapa?” yang digelar Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Se-Sorong Raya (SRP-PDSR), Rabu (11/2/2026) di Belantara Papua, Remu Utara, Kota Sorong, peserta forum secara resmi menyepakati pembentukan Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme.

Ketua forum yang baru dibentuk, Musell Safkaur, dalam pernyataan sikapnya sejak awal pembukaan kegiatan menegaskan bahwa perlawanan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sikap politik masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidupnya.

Kami masyarakat adat Domberai dengan tegas menolak Program Strategi Nasional yang merampas tanah, hutan, dan masa depan generasi kami. Kami juga menolak militerisme yang terus dipakai untuk mengamankan investasi dan membungkam suara rakyat di Tanah Papua di hadapan peserta diskusi dan Ia menyatakan bahwa pembentukan front ini adalah bentuk konsolidasi terbuka lintas elemen rakyat. tegas Musell Safkaur

Dari nobar dan diskusi ini, kami bersepakat membentuk satu forum perjuangan bersama bernama Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme. Ini bukan organisasi elit, ini wadah rakyat. Kami akan berdiri bersama untuk menjaga tanah adat dan martabat orang Papua,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Musell juga menyoroti ancaman konkret yang kini mengintai wilayah Sorong Raya. Ia mengungkapkan adanya rencana pembukaan lebih dari 98 ribu hektare hutan untuk perkebunan sawit jadi ada lebih dari 98 ribu hektare hutan masyarakat yang ditargetkan untuk sawit dan proyek-proyek besar lainnya bahkan saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan Gubernur Papua Barat Daya. Kalau ini dilepas, maka kita sedang menyaksikan pintu kehancuran dibuka secara resmi,” katanya

Menurutnya, pola yang sama telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan meninggalkan jejak penderitaan kita belajar dari Merauke, jutaan hektar hutan terbuka deforestasi luar biasa terjadi, masyarakat adat tercerabut dari tanahnya. Ini bukan pembangunan, ini proyek sengsara yang dibungkus dengan nama strategi nasional,” tegasnya.

Musel Safkaur menegaskan bahwa forum yang dibentuk bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi akan menjadi alat perjuangan terorganisir untuk menghadapi perluasan proyek-proyek strategi di wilayah adat Domberai kami tidak akan berhenti pada forum diskusi ini akan bekerja, turun ke kampung-kampung, mengedukasi masyarakat adat tentang bahaya PSN dan dampak militerisme. Rakyat harus tahu apa yang sedang direncanakan atas tanah mereka,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa selama ini banyak proyek masuk tanpa transparansi dan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) kepada masyarakat adat proyek datang tiba-tiba. Surat izin keluar tanpa sepengetahuan pemilik hak ulayat. Ini pelanggaran serius terhadap hak masyarakat adat. Negara tidak boleh terus menerus mengabaikan prinsip persetujuan bebas masyarakat,” katanya.

Musel juga mengingatkan bahwa pendekatan keamanan yang menyertai proyek-proyek besar hanya akan memperkeruh situasi sosial di Papua dan setiap kali investasi masuk, aparat ditambah Pos keamanan berdiri. Rakyat hidup dalam bayang bayang ketakutan kalau pembangunan benar untuk rakyat, kenapa harus dijaga dengan senjata?” ujarnya tajam.

Menurutnya, pembangunan yang dipaksakan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal maupun vertikal ketika tanah adat dipecah-pecah dan sebagian orang dipaksa menerima, konflik antar keluarga dan marga bisa terjadi. Ini strategi yang memecah belah jadi kami tidak ingin Domberai menjadi ladang konflik karena ambisi ekonomi segelintir elit jakarta dan Papua tegas Musel.

Kami tidak menolak pembangunan Tapi pembangunan harus menghormati hak adat, menjaga hutan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Bukan memperkaya investor dan meninggalkan kami dengan tanah rusak tegas Musel.

Kami akan gunakan semua jalur konstitusional. Jika suara kami tidak didengar, maka aksi damai adalah hak demokratis rakyat jadi kami tidak anti negara, kami menuntut negara berpihak kepada rakyatnya sendiri di akhir pernyataannya, Musel menyampaikan pesan keras kepada pemerintah daerah dan pusat agar tidak gegabah dalam mengeluarkan izin baru

Jangan tanda tangani izin di atas penderitaan rakyat jangan gadaikan hutan Domberai demi angka investasi sejarah akan mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat dan siapa yang berdiri bersama perampas tanah, pungkasnya

Foto saat Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme di Tanah Papua

Sementara itu, Samuel Moifilit dari Greenpeace Indonesia dalam pemaparannya menilai bahwa PSN sarat dengan kepentingan bisnis korporasi besar jadi PSN selalu diklaim sebagai kepentingan nasional. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Korporasi besar. Sementara masyarakat adat kehilangan hutan, kehilangan sumber pangan, dan kehilangan hak atas wilayahnya,” ungkap Samuel

 Samuel Moifilit kembali menekankan pentingnya solidaritas lintas wilayah untuk menghadapi proyek-proyek skala besar yang terhubung dengan kepentingan nasional dan global dan apa yang terjadi di Papua bukan peristiwa terpisah. Ini bagian dari model pembangunan ekstraktif yang terjadi di seluruh Indonesia karena itu, perjuangan masyarakat adat Domberai harus terhubung dengan gerakan nasional dan internasional jelasnya

Ia menilai bahwa kerusakan ekologis di Papua akan berdampak luas, bukan hanya bagi masyarakat lokal jadi tanah Papua adalah benteng terakhir hutan tropis Indonesia dan jika hutan ini dihancurkan untuk sawit, tambang atau proyek pangan berskala besar, maka dampaknya bukan hanya krisis iklim lokal akan semakin parah, katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek-proyek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali dibarengi dengan pendekatan keamanan jadi kita masyarakat adat di Sorong raya ini tidak bisa menutup mata bahwa di banyak tempat, perluasan proyek selalu diikuti dengan kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar contohnya di kabupaten Sorong Selatan kabupaten Sorong kabupaten Maybrat dan kabupaten tambrauw ituasi ini menciptakan ketakutan dan membatasi ruang demokrasi warga,” katanya.

Moderator kegiatan, Vina Sangkek dari SRP-PDSR, menyebut forum ini sebagai titik awal konsolidasi yang lebih luas di wilayah adat Domberai dan kami tidak ingin rakyat hanya menjadi penonton ketika tanahnya dipetakan dan dibagi. Diskusi ini melahirkan keputusan penting: kita membentuk front bersama sebagai alat perjuangan kolektif,” ujar Vina.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi ini akan mencakup kampung-kampung dan komunitas adat Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme akan bergerak melalui pendidikan politik, advokasi, dan aksi damai. Tujuannya jelas: selamatkan tanah adat dan manusia Papua,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga muncul kekhawatiran bahwa proyek-proyek PSN di Papua kerap diklaim sebagai solusi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak menjawab permasalahan mendasar kesejahteraan masyarakat adat.

Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme juga menyatakan akan menyusun langkah-langkah strategi, termasuk advokasi hukum, kampanye publik, hingga konsolidasi aksi damai jika diperlukan 

Dengan deklarasi forum ini, penolakan terhadap PSN dan militerisme di Tanah Papua tidak lagi berdiri dalam suara yang terpisah, melainkan mulai terhimpun dalam satu barisan konsolidasi masyarakat adat Domberai membawa pesan tegas bahwa tanah, hutan, dan martabat manusia Papua bukan untuk diperjualbelikan

terbentuknya Front Masyarakat Adat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, perlawanan terhadap proyek-proyek strategis nasional di Tanah Papua kini memasuki babak baru pertanyaan yang terus digaungkan dalam forum tersebut tetap sama dan menggugah

PSN untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk kepentingan korporasi yang dijaga dengan bayang-bayang militerisme?