GMNI Tambrauw Desak Usut Tuntas Penembakan Maikel Welerubun, Cipayung Plus Gelar Long March ke DPRD Sorong

Sorong, Papua Barat Daya Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus (HMI, PMII, GMNI, dan HMI MPO) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Sorong, Selasa (2/9/2025). Aksi ini dipicu oleh kasus penembakan terhadap Ade Maikel Welerubun yang hingga kini masih terbaring kritis di RS Sele Be Solu Sorong.

Aksi dimulai dari Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) sekitar pukul 11.40 WIB. Massa melakukan long march sejauh dua kilometer menuju Kantor DPRD Kota Sorong. Sepanjang jalan, mereka berorasi lantang mengecam tindakan represif aparat, menyinggung isu-isu nasional, hingga menyoroti krisis yang dialami masyarakat adat Papua akibat kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Sekitar pukul 13.48 WIB, massa tiba di halaman DPRD Kota Sorong. Suasana semakin tegang ketika para pimpinan DPRD, termasuk Wakil Ketua I Syahrir Nurdin dan Wakil Ketua II Ricky Taneri, keluar membahas massa. Tak ada panggung mewah, mereka duduk lesehan bersama mahasiswa di atas aspal panas. Di situlah suasana terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat dimulai.

Di tengah situasi itu, Ketua DPC GMNI Kabupaten Tambrauw, Agustinus Yekwam, memberikan pernyataan tegas saat diwawancarai wartawan di lokasi aksi. Dengan suara lantang ia menyoroti kerasnya kasus penembakan terhadap Ade Maikel Welerubun.

Korban menembak atas nama sodara Maikel Welerubun sampai sekarang masih terbaring lemah di rumah sakit. Kami menduga kuatir ia menjadi korban salah tembak. Pertanyaan kami sederhana tapi sangat penting jadi siapa yang menembak? Dari institusi mana peluru itu berasal? Mengapa sampai hari ini tidak ada jawaban resmi dari negara maupun aparat? Apakah nyawa orang Papua begitu murah hingga bisa diabaikan? Inilah yang membuat kami marah, kecewa, sekaligus merasa dikhianati oleh negara yang katanya hak menjamin hidup setiap warga,” ujar Agustinus penuh emosi.

Ia menekankan bahwa kasus ini menyangkut nyawa manusia, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.

Ini bukan sekadar masalah teknis keamanan, ini menyangkut nyawa manusia. Negara jangan sekali-kali mencoba menutup nutupi kasus ini. Kami tegaskan, kasus penembakan Ade Maikel Welerubun harus diselesaikan sepenuhnya. Pelakunya harus ditemukan, diadili, dan dihukum setimpal. Kalau tidak, itu artinya negara sendiri sedang melanggengkan kekerasan terhadap rakyat Papua,” tegasnya.

Menurut Agustinus, bantuan pemerintah dalam bentuk biaya rumah sakit maupun sembako tidak bisa menggantikan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Kami tidak menolak bantuan biaya pengobatan, sembako, atau santunan. Tapi itu hanya tambal sulam. Inti permasalahannya adalah penegakan hukum. Kalau negara hanya memberi santunan tapi pelaku tidak pernah diadili, itu sama saja negara sedang menutup mata dan gagal total melindungi rakyatnya. Rakyat Papua tidak butuh belas kasihan, yang kami butuh keadilan,” katanya.

Lebih jauh lagi, Agustinus juga menyoroti dampak psikologis yang ditimbulkan akibat tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

Kami menerima laporan bahwa ada anak-anak kecil yang sampai sembunyi di kolong tempat tidur ketika melihat dia ditangkap secara paksa. Trauma semacam ini nyata dan akan membekas seumur hidup. Bayangkan, generasi muda Papua tumbuh dengan rasa takut terhadap aparat.

Jadi Ini sangat berbahaya karena akan melahirkan generasi yang penuh trauma dan ketidakpercayaan terhadap negara. Maka kami mendesak agar DPRD segera membentuk pansus yang bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan untuk memberikan rehabilitasi mental bagi korban,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengecam sikap keras aparat yang dinilai tidak profesional saat bertugas di lapangan jadi seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan menjadi sumber ketakutan. Kami menuntut agar Kapolres Sorong mengevaluasi kinerjanya, bahkan bila perlu diganti, agar ada perbaikan nyata dalam institusi kepolisian di daerah ini,” tegas Agustinus di hadapan para anggota dewan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Ricky Taneri, menyampaikan apresiasi atas aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan DPRD berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan.

Kami berterima kasih kepada teman-teman Cipayung Plus yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Aspirasi ini sudah kami bahas, dan dalam satu hingga dua hari ke depan akan masuk ke fraksi-fraksi persiapan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” ujar Ricky.

Ricky menambahkan bahwa pansus nantinya akan beranggotakan maksimal 15 orang dari berbagai fraksi. Meski mahasiswa tidak bisa masuk secara struktural, DPRD berjanji akan melibatkan mereka dalam setiap pembahasan.

“Setiap kali pansus membahas dengan dinas terkait, mahasiswa akan diundang untuk hadir dan menyampaikan pendapat mereka.Itu komitmen kami,” tambahnya.

Aksi mahasiswa ditutup dengan kegiatan simbolis berupa pembersihan sampah plastik di halaman gedung DPRD, sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan dan menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal politik, tetapi juga soal masa depan yang lebih bersih, damai, dan adil.

Dalam aksi tersebut, massa Cipayung Plus menyampaikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Papua Barat Daya:

Hentikan Kekerasan Negara – Mereka menilai menembak warga sipil di Sorong adalah bukti nyata kekerasan negara dan pelanggaran HAM berat.

Tegakkan Akuntabilitas Mereka mendesak pejabat publik dan aparat yang gagal melindungi rakyat untuk segera dicopot dari jabatannya.

Sahkan RUU Masyarakat Adat Mereka menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU ini sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak masyarakat adat Papua.

Sebagai penutup, massa aksi mengeluarkan peringatan keras:

Jika tiga tuntutan ini tidak dipenuhi – hentikan kekerasan negara, tegakkan akuntabilitas, dan sahkan RUU Masyarakat Adat maka rakyat Papua Barat Daya akan turun lebih besar. Kami siap melakukan aksi lanjutan, bahkan menyegel kantor DPRD sebagai mosi tidak percaya,” tegas perwakilan Cipayung Plus.

Melalui Tritura ini, Cipayung Plus menegaskan posisinya sebagai barisan kritis pelajar Papua Barat Daya yang tidak akan pernah berhenti melawan ketidakadilan, kekerasan negara, dan penyengkiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri.

(Gamaliel.K)