Gubernur Elisa Kambu Lantik 21 Pejabat Pratama PBD: Tekankan Profesionalisme dan Pemerataan Etnis

KOTA SORONG, melanesiapost.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) resmi melakukan penyegaran birokrasi. Gubernur Elisa Kambu memimpin langsung upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov PBD, Senin (9/2/2026).

Prosesi yang berlangsung di Kantor Gubernur ini menandai langkah-langkah strategi pemerintah dalam memperkuat kinerja organisasi di awal tahun. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pelantikan ini murni didasarkan pada aturan kepegawaian yang berlaku.

“Proses ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi maupun badan jasa politik. Kita membutuhkan pejabat yang mampu dan profesional demi kemajuan daerah,” tegas Gubernur.

Berikut adalah 21 nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang resmi menduduki posisi baru:

1. Yakob M. Karet - Kepala Bapperida

2. George Yarangga - Kepala BPBD

3. Jhony Way - Kepala Dinas Kehutanan

4. Atika Rafika - Asisten Administrasi Umum 

5. Suroso - Kadisnakertrans dan ESDM 

6. Yusdi Nurdin Lamatenggo - Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

7. Julian Kelly Kambu - Kepala Dinas Lingkungan Hidup

8. Viktor F. Solossa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

9. Menase Jitmau - Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi & Pembangunan 

10. Rahman - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

11. Vicente Campana Bay - Kepala Dinas Satpol PP dan Kebakaran 

12. Adolof Kambuaya - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

13. Yakobus Tandung Pabimbin - Kepala Dinas Perhubungan 

14. Absalom Solossa - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 

15. Bernadus Asmuruf - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

16. Sellvyana Sangkek - Kepala Dinas Koperasi dan UKM 

17. Irma Riyani Soelaiman - Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

18. Eksan Musaad - Kepala Biro Perekonomian dan Laksamana Pembangunan

19. Novianti Briansyah Z. - Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

20. Anhar Akib Kadar - Kepala Biro Pemerintahan, Otsus, dan Kesra 

21. Eltje Salomina - Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian.

Gubernur Elisa Kambu juga membawa skema baru dalam penilaian kinerja. Mulai tahun ini, penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak lagi sekedar formalitas tanda tangan, melainkan akan dinilai langsung oleh Gubernur. Hal ini bertujuan agar ada dasar yang kuat jika sewaktu-waktu dilakukan pergantian atau pencopotan jabatan.

Selain masalah kinerja, Gubernur memberikan pernyataan jujur ​​​​mengenai pemetaan keterwakilan suku dan daerah dalam birokrasi Papua Barat Daya. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi etnis lain agar tidak terjadi dominasi satu kelompok tertentu.

 Kita harus memberi kesempatan untuk yang lain. Saya ingin memberi ruang untuk saudara-saudara kita dari Raja Ampat, Moi, Tambrauw, dan Sorong Selatan,” ujar Elisa Kambu yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Gubernur Elisa menambahkan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan keadilan dan kebersamaan. "Silakan kalau ada yang marah, tapi kenyataannya orang Moi baru ada satu kursi, kita perlu tambah lagi. Begitu juga keterwakilan dari Jawa yang baru satu orang, Maluku yang perlu kita cari lagi, serta saudara-saudara Papua lainnya. Kita hidup di provinsi yang sama, maka ruang itu harus dibagi rata  demi kebersamaan,"Pungkasnya.(ZW)