Gubernur Elisa Kambu Perkuat Sinergi JKN di Papua Barat Daya: Pastikan Layanan Kesehatan Merata

Gubernur Elisa Kambu Perkuat Sinergi JKN di Papua Barat Daya: Pastikan Layanan Kesehatan Merata

Sorong Kota, Melanesiapost – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmen penuh dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dilakukan guna menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di provinsi ke-38 tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat memimpin Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua Barat Daya di Sorong, Selasa (14/04/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu memberikan tekanan bahwa jaminan sosial kesehatan bukan sekedar program, melainkan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.

“Jaminan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional,” ujar Elisa.


Pemprov Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ekosistem kesehatan di wilayah tersebut. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan antara lain:

- Perluasan Kepesertaan: Pendaftaran aktif peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

- Alokasi Anggaran: Komitmen penganggaran iuran JKN yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

- Kesiapan Fasilitas: Kerja sama yang telah terjalin dengan 123 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 Rumah Sakit di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (UHC) di Papua Barat Daya. Namun, ia mengingatkan agar prestasi tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.

Menutup Sambutannya, Elisa berharap seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi dalam memperluas cakupan kepesertaan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Target kita adalah memastikan layanan kesehatan mudah diakses, pelayanan cepat, dan merata hingga pelosok. Dengan jaminan kesehatan yang kuat, pembangunan daerah akan semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” tutupnya.(Red)