Gubernur PBD Dorong Layanan Publik Terintegrasi Satu Titik, Akui Tantangan Infrastruktur dan SDM

Kota Sorong - Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempercepat integrasi layanan publik di seluruh wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kota Sorong, Rabu (15/10/2025).

Dalam keterangannya, Gubernur  Elisa Kambu mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan pelayanan sudah berjalan, namun masih terpusat di berbagai instansi. Visi ke depan adalah menyatukan semua layanan tersebut.

"Pelayanan ini sudah kita kerjakan, hanya terpusat itu yang belum. Terpusat kita baru mulai dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) toh. Tapi kita mau nanti satu saat itu semua terintegrasi satu titik," ujar Gubernur Elisa Kambu.

Gubernur mengakui bahwa layanan perizinan sebagian besar berada di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dorongan harus difokuskan pada pemerintah daerah di tingkat bawah. Namun, upaya ini dihadapkan pada tiga kendala utama yang harus diatasi secara bertahap:

Infrastruktur: Keterbatasan sarana fisik yang dimiliki daerah.

Pembiayaan: Kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional layanan terpusat.

SDM (Sumber Daya Manusia): Kebutuhan akan peningkatan kualitas aparatur.

Meskipun demikian, Gubernur optimis terhadap ketersediaan SDM. "Saya pikir kita punya pegawai sudah cukup banyak, tinggal kita berikan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas mereka akan bisa masuk langsung di layanan publik ini," tambahnya.

Mal Pelayanan Publik sebagai Model Prioritas

Untuk mewujudkan integrasi layanan, Provinsi PBD akan menggunakan model Mal Pelayanan Publik (MPP), mengikuti jejak Kota Sorong.

"Pak Wali Kota tadi puji Tuhan, sudah memulai tahun ini sudah membangun Mal Pelayanan Publiknya. Kita harap akan disusun juga oleh BEMPROK (Badan Eksekutif Provinsi/Kabupaten) yang lain," jelas Gubernur Elisa Kambu.

Dipilihnya Kota Sorong sebagai titik awal prioritas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan mobilitas. Kota ini memiliki konsentrasi penduduk, pusat usaha, dan layanan publik yang paling tinggi di provinsi tersebut.

Selain Kota Sorong, Pemerintah Provinsi juga memprioritaskan Kabupaten Sorong dan berpotensi menyusul Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dan Raja Ampat, meskipun implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak dan perhitungan operasional di tiap daerah.

Gubernur Elisa Kambu menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi: "Kota ini dan Kabupaten Sorong mungkin itu sekarang prioritas, dan kita akan bicara dengan Pak Wali Kota, para Bupati Gubernuruntuk bisa dorong sama-sama."Red