Aksi Damai Forum Rakyat Sorong, desak Bebaskan Empat Tapol NFRPB dan Tahanan Aktivis Se- Indonesia

Kota Sorong, Aksi demonstrasi yang digelar oleh massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tahanan Politik Se Indonesia. 

mereka membawa Spanduk bertuliskan" Bebaskan Tahanan Politik Penjarakan pelaku pelanggaran HAM, dan Berbagai poster bertulisan yang dipegang oleh massa Aksi seperti "Hentikan Penyirisan dan penangkapan sewenang-wenang masyarakat adat di Moskona, " segera Bebaskan Tapol Papua Barat Tanpa syarat, " Tarik militer dari Maybrat & seluruh tanah Air Papua Barat," Tuntaskan Reformasi TNI & Polri. 

Aksi Long March ini menjadi dua  titik kumpul massa demonstran di Yohan tokoh Mall Ramayana kota Sorong, satu lagi di depan Ellin lampu merah Maranatha Sorong. Tujuannya sasarannya ke Polresta Sorong kota Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (15/10/2025) aksi memulai pukul 09 setengah 10 hingga pukul 01:00  WP selesai.

Demonstrasi damai ini merupakan Aksi nasional seluruh Indonesia, Aksi tersebut Massa Aksi  berorasi secara berganti-ganti di masing-masing titik. Dalam isi orasinya mereka mengkritiknya perampasan tanah masyarakat adat di Tanah Papua, tetapi juga seluruh Indonesia. 

Menurut mereka negara ini lebih didominasi oleh Oligarkis kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan. terutama melalui akuisisi teritorial atau dengan mengendalikan politik dan ekonomi wilayah lain. 

Massa aksi juga menyoroti terkait dengan manipulasi sejarah Papua Barat sejak 1961, oleh Indonesia Amerika Serikat, negara-negara imperialis kapitalisme hingga kini Papua menjadi daerah operasi militer atas nama kepentingan sumber daya alam, manusia diabaikan. Pembunuh pembantaian massal diskriminasi Rasisme, masyarakat Adat ditangkap hanya karena membela Tanah adatnya sendiri.

Kordinator lapangan Jenner Naa, menyelesaikan Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, pola-pola otoritarian kembali dilancarkan. Ini dibarengi konsolidasi kekuasaan dengan membangun aliansi kuat di antara elit politik dan memperluas peran militer dalam ranah sipil, sebuah praktik yang mengigatkan pada konsentrasi kekuasaan di masa lalu. 

"Legitimasi pemerintahan ini juga dipertanyakan akibat manipulasi konstitusi yang menguntungkan pasangan tersebut dalam pemilu. Dalam kebijakan domestik, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran yang justru membebani sektor publik seperti pendidikan, semata menggelontorkan lebuh dari 391 trilun untuk MGB dan Danantara yang menguntungkan segelintir elit. 

Menurutnya, Perkembangan militerisme juga ditandai dengan disahkannya UU TNI pada Maret 2025, yang pada dasarnya menguatkan kembali Dwifungsi secara legal. Kebijakan ini memperluas jalan bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil sekaligus melanggengkan impunitas atas Pelanggar HAM masa lalu. 

"Sepanjang tahun 2025, tindakan aparat menjadi bukti nyata ancaman militerisasi tersebut, terutama di Papua , dimana kekerasan berlebihan, penangkapan warga sipil, dan kesewenang-wenangan sering terjadi.

 Rezim hari ini telah mengembalikan militerima sebagai instrument kekuasaan, mengorbankan demokrasi, keadilan sosial dan hak asasi manusia. Rentetan aksi massa yang mengguncang Indonesia sepanjang Agustus 2025 menandai kembali munculnya situasi radikal yang memuncak dalam sejarah Indonesia. 

Koordinator demontrasi ini bilang, Aksi-aksi tersebut lahir dari akumulasi kekecewaan, penderitaan, dan kemarahan atas kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat. 

Ekonomi berpihak pada oligarki, dinasti yang menciderai demokrasi, kesombongan dan keangkuhan para elit menjadi cerminan dari pemerintahan kita saat ini. Perlawanan Agustus menunjukkan dengan jelas pantulan balik dari realitas ini. Rakyat menderita dan turun ke jalan adalah solusi untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. 

 Musell Muller perwakilan dari organisasi  Sosialis muda Papuanmenekankan,Tetapi alih-alih mendengar aspirasi rakyat, yang terjadi justru adalah represi besar-besaran yang dilancarkan oleh pemerintah. Sejarah mencatat bahwa sejak Reformasi 1998, belum pernah terjadi penangakapan, kriminalisasi, dan pembunuhan sebesar ini. 

"Data yang terhimpun hingga 25 September 2025 menunjukkan bahwa ada 5.444 orang ditangkap dalam Perrlawanan Agustus, sementara hingga saat ini lebih dari 997 orang ditetapkan sebagai tersangka di seluruh Indonesia.  Sementara 46 orang dinyatakan hilang, 33 orang diantarnya menjadi korban penghilangan paksa dan 2 orang masih hilang hingga hari ini," kata dia dalam orasinya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Kekejaman ini juga terjadi di Papua secara khusus. Campur tangan militerisme dalam ruang sipil ini bahkan terjadi juga dalam rentetan Perlawanan Agustus. Pada 27-28 Agustus, Polresta Kota Sorong bertindak brutal dengan menembak satu orang warga sipil atas nama Maikel Walerubun, dan menahan lebih dari 24 oran massa aksi dalam protes massal menyusul pemindahan secara paksa empat tapol Papua ke Makasar. 

"16 orang di antarnya dibebaskan menyusul protes dari keluarga dan negosiasi MRP, sementara sisanya dipaksa untuk meminta maaf sebelum dibebaskan. Di Manokwari, represifitas meningkat, dan satu orang atas nama Septinus Sesa meninggal dunia pasca penembakkan gas air mata oleh polisi. Di Jayapura pada bulan September 2025, polisi menangkap 23 orang warga sipil saat membagi selebaran untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di Sentani. 

"Sementara pada tanggal 30 September polisi kembali bertindak brutal dengan membubarkan secara paksa aksi mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) dan menahan empat orang mahasiswa yang kemudian dikenai sangksi wajib lapor. Di luar itu, pengiriman militer dan operasi-operasi militer masih terus dilancarkan hingga hari ini. 

Lebih lanjut, militerisme gaya oligarki ini juga sebelumnya dilancarkan di seluruh Indonesia. Masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah adatnya dan kelestarian lingkungan justru dibungkam oleh militer. Di Maba Sangaji Halmahera Timur, lebih dari 9 orang masyarakat masih ditahan hingga hari ini karena memprotes kehadiran tambang.

 "Sementara di Merauke, Ketua Adat Marga Kwipaalo, Vincen Kwipalo yang menolak kehadiran PSN justru dikrimnalisasi dan teracam pidana. Bahkan rumahnya diteror oleh orang tak dikenal berulang kali. Wajah ini mengulangi apa yang terjadi terhadap masyarakat Wadas di Jawa Tengah, Urut Sewu, Kendeng, Kinipan di Kalimantan, dan sebagainya," katanya.

Dira T  perwakilan dari FNMPP Yang turut hadir itu menyampaikan bahwa, Tindakkan represif yang terjadi sepanjang Perlawanan Agustus berhenti pada penangkapan massal. Brutalitas aparat juga terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan gas air mata membabi-buta, penyiksaan, pelecehan seksual, penghalangan bantuan hukum, hingga jatuhnya korban jiwa.

"Pola kekerasan yang yang teorganisir ini mengigatkan pada praktik Negara otoriter di masa lalu, ketika rakyat dipaksa tunduk melalui ketakutan. Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi harus bubar pada pukul 18:00. 

Selain itu juga muncul juga Perkapolri Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penindakkan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian RI.  Aturan internal ini absurd karena melampaui aturan untuk “internal” itu sendiri dengan mengatur penindakkan tegas hingga menggunakan senjata tajam atau karet untuk orang-orang yang dianggap “menyerang” Kantor Kepolisian," tuturnya di sela-sela orasi.

Dira mengatakan, Dengan demikian Perlawanan Agustus maupun perlawanan lain yang dilancarkan oleh masyarakat di “luar” itu, menjadi penanda bahwa demokrasi yang sejak 1998 kini berada di titik paling genting. Kebebasan sipil kian menyempit, hak-hak politik rakyat kian tergerus dan Negara secara terang-terangan memperlihatkan wajah otoriternya. Rezim Prabowo-Gibran melancarkan penangkapan dan kriminalisasi terbesar paska Reformasi 1998. 

Forum Rakyat Sorong Raya untuk Pembebasan Tapol Se-Indonesia, yang bergabung dalam aksi serentak secara nasional yang dilancarkan pada hari ini menyatakan:

1.Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera bebaskan semua aktivis dan rakyat sipil yang ditahan secara sewenang-wenanng dalam Perlawanan Agustus 2025 dan hentikan perburuan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi lainnya. 

2.Adili dan penjarakan semua pelaku pelanggaran HAM massa lalu termasuk Prabowo Subianto sebagai aktor utama Operasi Mapenduma 1996 dan Penculikan Aktivis 1998.

3.Bebaskan 11 orang masyarakat adat Maba Sangaji, Empat Aktivis NFRPB, dan berhenti kriminalisasi Bpk Vincen Kwipalo di karenakan menolak PSN di Merauke.

4.Cabut UU TNI, Bubarkan Komando Teritorial, dan Kembalikan Militer ke Barak!

Usut Tuntus Pelaku Penembakan terhadap Maikel Welerubun pada Peristiwa Tanggal 27 Agustus 2025.

5.Segera Usut Tuntas Dan Adili Pelaku Pembunuhan Terhadap Pendeta Yermia Zanambani, Rudolfus Oktovianus Ruma (Aktivits Lingkungan Yang Di Bunuh Di Nagekeo NTT) Pada 5 September 2025,Dan Berbagai Kasus Pelanggaran Ham Berat Di Seluruh Tanah Papua Dan Indonesia 

6.KAPOLDA PAPUA BARAT DAYA dan KAPOLRESTA SORONG KOTA Segera Tetapkan Tersangka Pelaku penyiksaan terhadap Ortisan Tarage

Hentikan Ujaran Rasisme Terhadap Orang Asli Papua 

7.Menekan Kepada Rezin Prabowo-Gibran Untuk Berhenti Mengirim Militer Ke Papua Dan Stop Menggunkan Pendekatan Militer Dalam Meresepons Seluruh Persoalan Papua

8.Usut Tuntas pelaku pembunuhan terhadap Ibu Guru Melani Wamea di kabupaten Yahukimo dan Stop Mengkambinghitamkan TPNPB Maupun Rakyat Sipil Papua 

9.Hentikan Proyek Strategis Nasional di seluruh Tanah Papua,Tutup PT Freeport MC Moran,BP LNG Tangguh,MNC,MIFFE,GAG Nikel Raja Ampat dan seluruh Perusahan Asing Yang Menjadi Aktor Pelanggaran Ham di seluruh Tanah Papua

10.Berikan Hak menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua Barat.

Tuntutan penting ini diterima langsung oleh Polresta Sorong kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H. dilanjutkan dengan respon singkat ia ucapkan terima kasih kepada massa Aksi yang dapat menyampaikan aspirasinya secara damai dan bermartabat.

" Saya ada untuk masyarakat Sorong jika ada hal-hal yang ingin disampaikan silahkan datang langsung ke Polresta kalau lewat kontak juga kami lanjutkan, saya dengan anggota-anggota saya akan siap melayani," Kata dia.(EW)