Hasil Lokakarya, Steven Soter Hae: DPRD Siap Kawal Kebijakan

Steven Soter Hae, anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, tampil dengan suara lantang mewakili lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD bukan sekedar pelengkap, tetapi mitra sejajar pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pembangunan.

Menurutnya, MoU dan PKS yang dibahas dalam lokakarya ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan kontrak moral yang akan menentukan arah pembangunan Tambrauw dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Steven mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ketiga ini akan digunakan secara maksimal untuk memastikan agar setiap poin dalam MoU benar-benar terlaksana.

Ia menyoroti bahwa selama ini banyak program pembangunan berjalan tanpa koordinasi dengan DPRD. Akibatnya, anggaran daerah sering tidak sinkron dengan kegiatan mitra pembangunan. MoU harus mampu menjembatani kesenjangan ini. Dalam suaranya, DPRD tidak boleh diposisikan sebagai penonton. Justru DPRD harus menjadi pengawal utama agar pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan sekadar memenuhi kepentingan pihak luar.

Steven menyatakan bahwa DPRD siap membuka ruang bagi mitra pembangunan untuk mengetahui rencana kerja mereka. Dengan begitu, proses penganggaran bisa diselaraskan sejak awal dan menghindari tumpang tindih program. Ia juga menekankan pentingnya keberanian dalam menolak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi Steven, pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tidak bisa dibiarkan hidup di Tambrauw.

Menurutnya, DPRD Tambrauw akan berdiri di garis depan jika ada program yang berpotensi merugikan masyarakat adat. Sebab, hak-hak masyarakat adat adalah amanat konstitusi yang wajib dilindungi. Steven menilai bahwa lokakarya ini memberi ruang penting bagi DPRD untuk mendengarkan langsung suara mitra pembangunan dan masyarakat adat. Ini menjadi momentum emas bagi DPRD untuk menyelaraskan fungsi politik dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam isu pendidikan, ia menegaskan bahwa DPRD akan memastikan agar alokasi anggaran benar-benar menyasar peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah di kampung-kampung terpencil Ia menyampaikan kritik bahwa selama ini pendidikan di Tambrauw masih tertinggal jauh. Tanpa perbaikan serius, generasi muda Tambrauw akan terus tertinggal dalam persaingan global.

Di bidang kesehatan, Steven menyoroti keterbatasan tenaga medis dan fasilitas. Menurutnya, DPRD akan mendorong pemerintah daerah untuk berani membuat kebijakan yang afirmatif, misalnya memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil jadi Ia juga mengingatkan mitra pembangunan agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti gedung puskesmas, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya di sektor kesehatan.

Terkait ekonomi, Steven menekankan perlunya keberpihakan pada usaha kecil dan menengah berbasis masyarakat adat. Oleh karena itu, DPRD akan mendorong kebijakan yang memastikan masyarakat adat mendapat akses modal dan pasar jadi. Dalam soal hutan adat, Steven menegaskan bahwa DPRD akan mengawali proses pengusulan pengakuan hutan adat hingga tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa pengakuan ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga perlindungan identitas budaya.

Ia menyampaikan bahwa DPRD siap menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan agar tidak ada perusahaan atau pihak manapun yang masuk ke wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat Steven menegaskan kembali bahwa DPRD Tambrauw tidak akan tinggal diam jika ada ancaman terhadap permusuhan lingkungan. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban moral untuk menjadi benteng terakhir bagi hutan adat.

Ia juga meminta agar hasil lokakarya ini tidak berhenti hanya pada dokumen, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata. DPRD akan memastikan agar ada tindak lanjut yang konkret dalam bentuk program dan anggaran Steven menutup penutupan dengan pesan bahwa DPRD Tambrauw adalah rumah rakyat, sehingga setiap kebijakan harus berpihak pada masyarakat kecil, bukan pada kepentingan segelintir orang.

Suara Steven Soter Hae menegaskan dimensi politik dari workshop ini. Dengan hadirnya DPRD, MoU dan PKS memiliki payung politik yang lebih kokoh untuk dijalankan demi kepentingan rakyat Tambrauw jadi Workshop MoU dan PKS pembangunan di Kabupaten Tambrauw akhirnya menutup rangkaian kegiatannya dengan catatan penting: semua pihak harus meninggalkan ego sektoral dan bergerak bersama demi kesejahteraan rakyat.

(Gamaliel.K)