Institut USBA Gelar Senat Budaya di Sorong : Perkuat Masyarakat Adat di Tengah Dinamika Pembangunan

Kota Sorong - Institut USBA bersama masyarakat Raja Ampat menggelar sebuah forum penting bertajuk Gelar Senat: "Dialog Kebudayaan & Penguatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Raja Ampat". Kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang bersama untuk memperkuat identitas, kapasitas, dan strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di tengah pesatnya dinamika pembangunan dan investasi.

Acara yang berlangsung dikota Sorong pada Kamis 2 Oktober 2025, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Gubernur Papua Barat Daya, perwakilan Walikota Sorong, LSM Mitra Pembangunan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Masyarakat Adat dari wilayah Raja Ampat dan Sorong Raya.

Saat diwawancarai, Ketua Institut USBA, Charles Imbir, menyampaikan bahwa inisiasi senat ini berangkat dari realitas bahwa Raja Ampat memiliki keberagaman adat yang luar biasa. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat adat di tengah situasi pembangunan yang menawarkan banyak pilihan, namun juga menimbulkan tekanan.

"Sehingga dinamika ini kita coba berkumpul untuk berdiskusi agar posisi masyarakat adat juga jelas di antara masyarakat adat sendiri maupun dengan pemerintah dan yang lain," ujar Charles Imbir.

Ia menegaskan adanya potensi besar di Raja Ampat—baik sebagai kawasan indah yang diakui dunia (Geopark, Biosfer) maupun kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) berupa mineral, nikel, dan batubara. Menurutnya, jika masyarakat adat tidak duduk bersama, potensi gesekan atau konflik akan terjadi, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berisiko memecah internal Papua sendiri.

"Kalau tidak duduk sama-sama akan terjadi juga gesekan di antara. Tapi sejarah menyatakan bahwa orang Raja Ampat dari dulu sudah bersatu. Maka itu kita tampilkan itu karena orang Raja Ampat, orang Papua bersatu di Raja Ampat," tambahnya.

Charles Imbir juga mencontohkan bahwa pembangunan infrastruktur sederhana seperti sekolah atau puskesmas di tanah adat pun sering terkendala oleh kurangnya koordinasi, yang berujung pada palang-memalang. Ia menekankan perlunya kesatuan posisi masyarakat adat agar saling menguatkan dari Misool sampai ke Ayau, sehingga tidak 'hancur' akibat tekanan sosial dari masuknya investasi yang terus berjalan.

"Kondisi inilah yang kita mau gandeng, masyarakat bertemu, pemerintah mendengar, teman-teman LSM yang ada bisa bersanding, kemudian akademisi juga bisa ada. Jadi kolaborasi-kolaborasi dengan semua kelompok lewat masyarakat adat ini yang kita mau dorong," jelas Charles Imbir.

Melalui dialog ini, Institut USBA berharap terjalinnya kolaborasi yang mendorong pembangunan menjadi "peradaban yang berkemanusiaan," di mana peradaban manusia di Raja Ampat dapat menjadi contoh kebaikan.

Ia berharap dari forum Senat yang mempertemukan sekitar 12-15 suku di Raja Ampat ini dapat dihasilkan catatan rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk keberlangsungan alam, pembangunan, dan kemitraan dengan pemerintah. Tujuannya adalah menjaga kesatuan dan perkembangan peradaban kemanusiaan Raja Ampat yang luar biasa di masa lalu, agar juga terjaga untuk masa depan.(ZW)