Janji Modal Usaha Diingkari dan Data Penerima Sarat Kejanggalan, Pedagang Mama-mama Papua Demo di Kantor Gubernur PBD
Kota Sorong, melanesiapost.com - Ratusan pedagang yang tergabung dalam wadah Pasar Pedagang Mama-mama Papua (P2MPKS) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD), pada Senin, (15/12/2025). Aksi ini dilakukan untuk menagih janji Gubernur Elisa Kambu terkait program dukungan modal usaha, sekaligus memprotes dugaan penyimpangan dalam daftar penerima bantuan yang dianggap didominasi non-OAP dan kelompok tim sukses Gubernur.
Massa aksi memulai long march dari Taman Bandara DEO, Kota Sorong, menuju Kantor Gubernur. Sepanjang perjalanan, para pedagang membawa berbagai spanduk protes dan meneriakkan yel-yel berulang, "Gubernur Elisa Kambu tukang tipu."
Aksi sempat memanas setibanya di kantor Gubernur. Setelah mendapati gerbang sengaja ditutup oleh petugas keamanan, massa aksi membuka dan menerobos pagar tersebut untuk mencapai halaman kantor. Namun, setibanya di halaman kantor, Gubernur Elisa Kambu maupun perwakilan dari Pemerintah Provinsi tidak dapat ditemui dengan alasan sedang dinas luar. Ketiadaan perwakilan ini semakin memicu kekecewaan pedagang.
Pendamping P2MPKS, Yohanis Mambrasar, yang juga sebagai kuasa hukum pedagang mama-mama Papua, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan atas pengingkaran janji Gubernur.
"Program bantuan modal usaha untuk pedagang OAP yang kini siap disalurkan Dinas Koperindag PBD sejatinya lahir dari jerih payah perjuangan P2MPKS. Gubernur Elisa Kambu berjanji kepada P2MPKS untuk memberikan modal usaha dan fasilitas, namun kini pemerintah PBD mengingkari janjinya," ujar Yohanis.
Ia menjelaskan bahwa P2MPKS telah menyerahkan data anggotanya, namun daftar penerima bantuan yang disiapkan Dinas Koperindag justru tidak banyak mengakomodir data tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut data yang disiapkan Pemerintah ini banyak kejanggalan dan tidak konsisten dengan konsep program yang seharusnya fokus pada pedagang Orang Asli Papua (OAP).
Yohanis menyatakan bahwa data tersebut banyak melibatkan orang-orang yang bukan merupakan pedagang, juga melibatkan non-OAP. Bahkan, terlihat indikasi bahwa data penerima bantuan diarahkan kepada kelompok tim sukses Gubernur.
"Jadi data yang digunakan sangat kacau. Pedagang Mama-mama Papua yang dorong hingga datanya berhasil ada, kemudian Dinas mengubah datanya menjadi lain, kata Yohanis.
Yohanis Mambrasar menambahkan bahwa kejanggalan ini menunjukkan ketidak konsistenan Pemerintah Provinsi dan dugaan penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), padahal Otsus diberikan untuk membangun rakyat Papua, termasuk memajukan usaha mama-mama pedagang Papua.
Sebelum aksi ini, sebagai bentuk protes, para pedagang juga sempat memalang Kantor Dinas Koperindag UKM Provinsi Papua Barat Daya pada Minggu malam.
Aksi demonstrasi berakhir pada pukul 14.30 WIT. Para pedagang mengatakan akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon.(RY)