Ketua KAPP PBD Nikodemus Atanay Bongkar Rekayasa SK dan Minta Musa Haluk Hentikan Pemecahbelahan”

Sorong melanesiapost.com Kisruh kepemimpinan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya memanas. Ketua terpilih hasil Konferda I KAPP PBD 31 Agustus 2025, Nikodemus N. Atanay, secara terbuka menuding Ketua Umum KAPP Pusat Musa Haluk merekayasa proses pelantikan pengurus dan menerbitkan SK tanpa dasar hukum. Dalam keterangan persnya, Atanay menegaskan bahwa “rumah besar ekonomi orang Papua” sedang digoyang oleh kepentingan pribadi yang mengabaikan AD/ART organisasi.

Nikodemus N. Atanay, Ketua terpilih KAPP Provinsi Papua Barat Daya hasil Konferda I, menegaskan kembali legalitas proses pemilihannya dan Konferda tanggal 31 Agustus lalu menghasilkan suara terbanyak untuk saya dengan 4 suara. Menyusul Roy Nauw dengan 3 suara dan Naftali Harah dengan 1 suara. Itu hasil resmi dan sah,” tegas Atanay dalam konferensi pers di Sorong.

Ia langsung menyinggung undangan pelantikan yang beredar melalui WhatsApp, yang menurutnya direkayasa Ketua Umum KAPP Pusat, Musa Haluk jadi Saya harus bicara terang terangan Pelantikan yang beredar itu rekayasa. Tidak sesuai AD/ART. Itu bukan keputusan organisasi, itu keputusan pribadi Musa Haluk,” katanya.

Atanay menegaskan bahwa KAPP sebagai mitra pemerintah tidak boleh dipimpin secara ilegal Organisasi KAPP ini harus dipimpin ketua definitif yang dipilih melalui Konferda. Dan Konferda itu sudah terlaksana, dan saya yang terpilih sebagai Ketua KAPP Papua Barat Daya periode 2025–2030,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Konferda tersebut justru berdasarkan mandat Ketua Umum sendiri jadi Konferda terlaksana atas amanat langsung dari Ketua Umum melalui SK yang ditandatangani Musa Haluk. Tapi anehnya, setelah itu dia keluarkan SK tandingan tanpa dasar untuk munculkan Roy Nauw sebagai ketua. Itu permainan yang tidak sehat,” kata Atanay.

Dalam pernyataannya, ia menilai perilaku Ketua Umum KAPP Pusat sangat merusak tatanan organisasi jadi Harus diketahui, Musa Haluk ini terpilih Februari 2025, tapi sampai sekarang dia belum bentuk struktur pengurus pusat. Itu pelanggaran AD/ART,” ujarnya.

Atanay juga menyinggung legitimasi Musa Haluk di mata pemerintah dan Sampai sekarang dia belum dilantik pemerintah provinsi Papua. Ini berbeda dengan kepengurusan sebelumnya yang selalu dilantik resmi. Bagaimana mungkin dia memimpin tanpa legitimasi pemerintah?” katanya.

Ia mengecam cara kerja Musa Haluk yang dinilai berjalan sendirian tanpa struktur jadi Delapan bulan ini, semua kendali pusat yang harusnya dijalankan badan pengurus, dijalankan sendiri oleh Musa Haluk. Dia pakai SK, bukan AD/ART. Seakan-akan dia lebih tinggi dari aturan organisasi,” tegasnya.

Atanay menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius bagi KAPP di Tanah Papua jadi Fakta-fakta ini menunjukkan kondisi kacau di tubuh KAPP Pusat. Karena itu saya minta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPRPBD, MRP PBD, dan seluruh pemangku kepentingan kembali pegang AD/ART sebagai hukum tertinggi,” ujarnya.

Ia menyampaikan peringatan langsung kepada Musa Haluk jadi Saya minta khusus kepada Musa Haluk: hentikan permainan saudara yang merusak persatuan kami di Papua Barat Daya. Jangan pecah belah kami hanya demi makan-minum pribadi saudara,” ucapnya tegas.

Atanay menekankan bahwa ia siap membawa persoalan ini ke jalur hukum dan Saya siap bawa kasus ini ke ranah hukum kalau memang diperlukan. Jangan anggap kami tidak tahu aturan,” kata dia.

Ia juga menyampaikan pesan kepada Dewan Kehormatan KAPP dan Saya minta status Musa Haluk sebagai Ketua Umum KAPP periode 2025–2030 ditinjau kembali. Ini penting untuk menjaga martabat organisasi,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, ia menegaskan bahwa sikap ini bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan menyelamatkan organisasi jadi Ini rumah bersama pelaku ekonomi Papua. Jangan biarkan dirusak oleh kepentingan pribadi. Kita kembali ke aturan, kembali ke AD/ART,” tegas Atanay menutup konferensi pers.