Ketua MRPBD Tegas: Pembangunan DOB Harus Berbasis Lingkungan, Bukan Janji Politik

Sorong, Papua Barat Daya - Selasa 09/09/2025.Kegiatan Kick Off Meeting dan Konsultasi Publik I Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya 2025–2045 resmi digelar di Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan

Hadir Mewakili Orang Asli Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) yang mulia Alfons. Kambu dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan KLHS adalah momen mendasar untuk meletakkan dasar pembangunan provinsi baru ini.

Ia mengingatkan, kesalahan tata ruang bisa berakibat fatal. “Seringkali daerah lain hanya mengejar RPJMD tanpa kajian lingkungan. Hasilnya, terjadi korban lingkungan dan masyarakat. Itu tidak sampai terjadi di Papua Barat Daya,”tegasnya. Hotel Di Vega.(9/25)

Menurutnya, pembangunan di Papua Barat Daya harus melalui kajian akademis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kami tidak hanya ingin kampanye pembangunan, tapi harus ada fondasi akademik dan lingkungan yang kuat. Semua pemangku kepentingan harus terlibat sejak awal,” ujarnya.(25/9).

Ketua MRPBD juga merasa kesal karena daerah otonomi baru tidak boleh mengulangi kesalahan lama. Wilayah mana yang untuk pemerintahan, mana untuk ekonomi, mana yang harus tetap jadi hutan cagar alam, semuanya harus jelas. Jangan sampai kita salah langkah,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Khusus Papua ada kekhususan keuangan daerah, ada BB3KB sebagai penterjemah kebijakan. Itu harus kita gunakan untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan, bukan sekadar formalitas,” terangnya.

Ketua MRPBD bahkan menyinggung pengalaman pribadinya yang sederhana. “Saya hanya lulusan SMP kelas 3, pengalaman saya banyak di lapangan. Tapi saya tahu satu hal: tanpa kajian lingkungan, pembangunan hanya akan jadi masalah. Karena itu saya minta pengajar dan adat bersama-sama membimbing kami,”ungkapnya.(25/9)

Ia menegaskan, KLHS harus menjadi fondasi utama pembangunan provinsi. "Jangan dibalik, jangan RTRW dulu baru KLHS. Fondasi rumah itu pondasi dulu, dinding baru. Kalau terbalik, rumah itu pasti roboh. Sama halnya dengan pembangunan daerah ini," katanya

Di akhir sambutan, Ketua MRPBD mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan. Mari kita bangun Papua Barat Daya dengan hati, bukan hanya dengan pena. Mari kita meletakkan dasar yang kokoh agar anak cucu kita bisa hidup aman dan damai. Bukan air mata, tetapi mata air yang kita wariskan,” tutupnya.

(Gamaliel.K)