Mahasiswa Moskona di Sorong Desak Pemerintah Tarik Militer dan Pulangkan Warga Sipil dari Daerah Konflik di Teluk Bintuni

Sorong, MelanesiaPost.com -  Suara perlawanan bergema dari para mahasiswa asal Moskona di Kota Sorong. Mereka dengan lantang mengecam operasi militer di wilayah adat Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang dinilai menciptakan teror, ketakutan, dan penderitaan bagi rakyat sipil kami Mahasiswa menegaskan bahwa rakyat kecil kini hidup di tengah ketakutan rumah ditinggalkan, hutan dijaga senjata, dan tanah adat dijadikan medan operasi tanpa persetujuan masyarakat.

Fransiskus Xaverius Syama, perwakilan mahasiswa Moskona di Sorong Papua Barat daya dalam wawancara mengatakan bahwa Kami tidak bisa diam melihat rakyat kami terus menderita. Setelah bentrokan antara TPN OPM dan aparat TNI-Polri pada 11 Oktober 2025 di Kampung Moyeba, dua distrik kami Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh  berubah menjadi daerah pengungsian besar. Masyarakat lari ke hutan, tidur di bawah pohon, tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan tanpa perhatian pemerintah.

Ia juga menuturkan, dari Distrik Moskona Utara Jauh, masyarakat dari empat kampung Kampung Moyeba, Kampung Inofina, Kampung Mesyam Timur, dan Kampung Moyeba Utara dan kini mengungsi dan belum bisa kembali ke rumah masing masing dan Jumblah warga yang mengungsi mencapai sekitar 210 orang, termasuk anak-anak, perempuan, orang tua, dan lansia. Mereka semua rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa soal perang ini. Mereka hanya ingin hidup tenang di tanah sendiri, ujar Fransiskus dengan nada geram.

Sementara itu ada di wilayah Kampung Mosum dan Kampung Moyeba Utara, sebagian warga masih berada di pengungsian dan belum diketahui keberadaannya secara pasti dan Kampung Mosum sebagian warga sudah keluar sementara, tapi Kampung Moyeba Utara masih di hutan. Kami tidak tahu bagaimana kondisi mereka sekarang, apakah mereka masih hidup atau tidak, ungkapnya.

Fransiskus juga menjelaskan bahwa kehadiran militer di kampung kampung tersebut memperburuk keadaan dan Begitu militer masuk dan bangun pos di Moyeba dan sekitarnya, masyarakat langsung ketakutan. Mereka tidak bisa lagi ke kebun, tidak bisa ke sungai, bahkan anak-anak tidak bisa sekolah. Kehadiran militer bukan membawa keamanan, tapi menciptakan trauma baru bagi rakyat kecil,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa Moskona menolak keras segala bentuk militerisasi di tanah adat dan Kami tidak butuh pos militer di kebun rakyat Kami tidak butuh senjata di dekat rumah kami. Kami butuh kedamaian, bukan kekuasaan yang menakut nakuti rakyat,tegasnya.

Dalam pernyataannya, para mahasiswa Moskona di Kota Sorong menyampaikan tiga tuntutan utama yang tajam dan tidak bisa ditawar-tawar:

1. Tarik seluruh pasukan militer dari wilayah adat Moskona, terutama di Kampung Moyeba, Kampung Inofina, Kampung Mesyam Timur, Kampung Mosum, dan Kampung Moyeba Utara.

“Kami tidak butuh aparat bersenjata di kampung kami. Tarik semua pasukan dari tanah Moskona. Kalau negara benar-benar ingin jaga kedamaian, lakukan dengan dialog, bukan dengan senjata. Rakyat kami bukan musuh negara, mereka hanya ingin hidup tenang,” tegas Fransiskus.

2. Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki seluruh insiden kekerasan dan pengungsian warga di Moskona.

“Kami menuntut Bupati Teluk Bintuni, DPRD, MRP, dan lembaga HAM turun langsung ke kampung, jangan hanya terima laporan dari aparat. Kami ingin tim independen yang benar-benar melihat penderitaan rakyat di Moyeba, Mosum, Inofina, Mesyam Timur, dan Moyeba Utara. Jangan tutupi fakta dengan laporan yang disusun di meja kantor,” ujarnya keras.

3. Pulangkan seluruh masyarakat sipil dari pengungsian dan jamin keamanan mereka tanpa keberadaan militer di wilayah adat.

“Kembalikan rakyat kami ke rumahnya, ke kebunnya, ke gerejanya. Jangan biarkan mereka terus jadi pengungsi di tanah sendiri. Negara punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warga sipil, bukan menakuti mereka dengan moncong senjata,” seru Fransiskus lantang.

Ia menegaskan bahwa tiga tuntutan ini bukan sekadar seruan mahasiswa, melainkan jeritan rakyat adat yang sudah terlalu lama ditindas. “Kalau pemerintah tidak peduli, kami mahasiswa siap turun ke jalan. Kami akan bawa suara rakyat dari Sorong sampai Bintuni. Kami tidak takut, karena yang kami bela adalah kehidupan dan martabat rakyat kami,” tegasnya.

Fransiskus juga menyoroti diamnya gereja dan lembaga kemanusiaan terhadap penderitaan warga. “Gereja jangan diam. Gereja harus bicara. Jangan hanya bicara kasih di mimbar, tapi diam ketika umat dikejar senjata. Kalau gereja diam, berarti gereja ikut membiarkan penderitaan ini terjadi,” katanya dengan nada tajam.

Menurutnya juga bahwa situasi di tanah Moskona kini sudah melewati batas kemanusiaan dan Rakyat kelaparan,anak anak trauma dan perempuan melahirkan di hutan tanpa bantuan  Ini bukan lagi persoalan keamanan, ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi di depan mata ujarnya tegas.

Ia juga menutup pernyataannya dengan nada keras dan terbuka bahwa Kami mahasiswa Moskona bicara bukan karena benci negara, tapi karena kami cinta tanah dan rakyat kami. Tarik militer sekarang, bentuk tim investigasi sekarang, dan pulangkan rakyat kami sekarang. Jangan jadikan kampung Moyeba, Mosum, Inofina, Mesyam Timur, dan Moyeba Utara sebagai ladang ketakutan. Kami akan terus bersuara sampai tanah Moskona benar-benar bebas dari bayang bayang senjata.(GK)