SORONG – Kampung Adat Malasigi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menghadapi sebuah ironi pahit. Meski telah diakui sebagai finalis 50 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dan menerima SK Perhutanan Sosial dari Presiden, desa ini justru terancam lumpuh. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak parah telah mengisolasi mereka, menyebabkan puluhan kunjungan wisatawan dibatalkan dan menggerus pendapatan utama warga.
Kampung Malasigi, yang dihuni masyarakat adat Moi Kelim (A'len), dikenal sebagai model ekowisata berbasis kearifan lokal. Hutan mereka adalah habitat bagi lima jenis burung Cenderawasih, daya tarik utama bagi turis mancanegara. Selain itu, keindahan alam lain seperti Pemandian Air Panas Belempe dan Goa Wo'batiwala juga menjadi magnet bagi pengunjung.
Pengakuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui ADWI 2024 seharusnya menjadi momentum kebangkitan. Namun, Kepala Kampung Malasigi, Menase Fami, mengungkapkan bahwa jalan dari Tugu Merah menuju lokasi wisata sudah tidak bisa dilalui kendaraan sejak setahun terakhir.
“Jika kondisi jalan terus hancur dan kunjungan wisata terus dibatalkan, lalu kami mau bekerja apa untuk menghidupi keluarga kami?” keluh Menase.
Berdasarkan data, mulai Januari hingga Mei 2025, ada 50 trip wisatawan yang dibatalkan. Kerugian ini sangat fatal, karena pariwisata adalah tulang punggung ekonomi desa. Hilangnya kunjungan berarti hilangnya pendapatan dari berbagai aktivitas, mulai dari tur hutan, homestay, pertunjukan tari adat, hingga penjualan kerajinan noken.
Ironi ini semakin dalam. Masyarakat Malasigi telah berkomitmen untuk menjaga hutan mereka sesuai SK Perhutanan Sosial, dengan ketidakseimbangan dukungan pemerintah. Namun, kegagalan infrastruktur ini membuat mereka terjebak antara mempertahankan ekologis ekologi atau terpaksa kembali memanfaatkan sumber daya hutan demi bertahan hidup.
Masyarakat Malasigi berulang kali menyuarakan kekecewaan, termasuk melalui aksi pemalangan jalan. Sebuah proyek perbaikan jalan senilai hampir Rp500 juta yang dianggarkan pada akhir tahun 2023 ternyata tidak memberikan solusi berkelanjutan, karena jalan kembali rusak dalam waktu kurang dari satu tahun. Hingga kini, belum ada tanggapan masyarakat yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Di tengah kevakuman respons pemerintah, satu-satunya “jangkar” yang menopang adalah inisiatif swasta. Pertamina EP Papua Field melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) telah menjadi mitra strategis. Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 8,7 kWp memungkinkan warga mengolah air sungai menjadi air bersih dan menghemat biaya hingga Rp36 juta per tahun. Program ini juga mendorong unit usaha baru seperti olahan keripik pisang dan kerajinan tangan, yang berhasil melipatgandakan pendapatan masyarakat.
Namun, ketergantungan ini menimbulkan pertanyaan: apakah inisiatif dari perusahaan dapat menggantikan kewajiban negara untuk menyediakan infrastruktur dasar yang penting?
Kisah Malasigi adalah cerminan dari tantangan besar pembangunan di daerah terpencil Indonesia. Meski memiliki potensi besar dan pengakuan nasional, semua itu akan sia-sia tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Agar tidak berakhir seperti kasus Kampung Tirang di Tegal yang terlindungi dan mengalami dampak sosial yang parah, Malasigi memerlukan tindakan cepat. Pemerintah daerah harus segera merespons dengan perbaikan jalan darurat dan dialog transparan.
Masa depan Malasigi kini berada dipersimpangan jalan - secara harfiah. Antara janji di atas kertas dan kenyataan di lapangan, desa ini berjuang untuk tidak kembali menjadi "terisolasi" dalam kenyataan, meskipun telah menjadi "juara" di panggung nasional.
(Zadrach. W)
