Papua Barat Daya Gandeng UGM, UNPAD, dan UNCEN Susun Grand Design Ekonomi Daerah

Sorong, Melanesiapost - Sebagai Provinsi Otonomi Baru (DOB) yang tengah memacu akselerasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan langkah strategis dengan menggandeng tiga perguruan tinggi terkemuka, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Cenderawasih (UNCEN). Kolaborasi lintas institusi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Grand Design Ekonomi Daerah Berbasis Koperasi dan UKM yang digelar secara daring pada Rabu, (18/3/2026).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., mengatakan bahwa inisiatif ini lahir dari beban morilnya sebagai "anak negeri" sekaligus akademisi ekonomi lulusan UNPAD untuk meletakkan fondasi kebijakan yang berbasis data valid (evidence-based policy), bukan sekadar retorika politik. Sejak dilantik sebagai Kepala Dinas definitif pada awal Februari 2026 dan mengemban amanah sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dr. Sellvyana bergerak melakukan terobosan untuk membenahi sistem ekonomi di provinsi ke-38 tersebut yang dinilai masih memiliki banyak persoalan mendasar.

Dalam paparan strategisnya, Dr. Sellvyana mengungkapkan bahwa Papua Barat Daya saat ini masih bergelut dengan lemahnya integrasi data koperasi dan UMKM antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta rendahnya fungsi kelembagaan ekonomi di tingkat tapak. Kondisi empiris menunjukkan banyak koperasi tidak aktif dan manajemennya lemah, sementara pelaku UMKM masih terjebak dalam skala subsisten dengan nilai tambah rendah. Selain itu, disparitas wilayah yang mencolok menjadi tantangan besar, di mana aktivitas ekonomi masih terpusat di Kota Sorong sementara wilayah seperti Kabupaten Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan masih mengalami ketertinggalan akses.

Penyusunan Grand Design ini juga dirancang untuk mensinkronkan program daerah dengan kebijakan strategis nasional, seperti program Koperasi Merah Putih dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Melalui dokumen ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan lahirnya peta jalan (roadmap) pengembangan koperasi modern yang berfungsi sebagai agregator bagi UMKM agar mampu menembus rantai nilai ekonomi modern. Kerja sama ini pun telah mendapat lampu hijau dari Gubernur Papua Barat Daya yang secara resmi telah menandatangani surat permohonan kerja sama kepada pimpinan ketiga universitas tersebut.

Respon positif datang dari para pakar yang hadir dalam rapat tersebut. Delegasi UGM yang dipimpin oleh Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D., bersama Prof. Catur Sugiyanto dan Drs. Ahmad Jamli, menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi regional. Sementara itu, pihak UNPAD melalui Budiono, Ph.D., dan Dr. Ferry Hadiyanto menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan teknis berdasarkan pengalaman mereka dalam merevitalisasi koperasi di berbagai daerah di Indonesia. Dukungan serupa ditegaskan oleh Prof. Mesak Iek dan Prof. Julius Ary Mollet dari UNCEN yang memiliki kedekatan historis serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut jangka pendek, Grand Design dan policy paper hasil kajian tim akademisi ini akan menjadi bahan utama bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam melakukan audiensi dengan empat kementerian kunci, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas. Langkah konkret ini diharapkan dapat mengamankan dukungan APBN dan investasi pusat guna mewujudkan visi besar masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkesinambungan. (Red)