Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Gelar FGD untuk Perencanaan Pembangunan Berstandar S.O.P

Sorong, Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Panorama, Sorong, pada Selasa (16/9/2025).

Ketua panitia, Frengky Krimadi, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan S.O.P ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan SOP, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan alur kerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan konsisten,” ujar Frengky. Ia menambahkan bahwa S.O.P ini akan menjadi panduan agar seluruh perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di PBD. Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpartisipasi dapat memanfaatkan momentum ini untuk menyusun perencanaan pembangunan di lembaga masing-masing.

Asisten Gubernur III Bidang Administrasi Umum PBD, Dra. Atika Rafika, M.Si., yang mewakili Gubernur, menyampaikan bahwa penyusunan SOP ini merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi. “S.O.P adalah dokumen berisi langkah-langkah tertulis yang terstandarisasi untuk menjalankan proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah,” jelasnya.

Menurut Atika Rafika, S.O.P ini akan memastikan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari analisis hingga penyusunan dokumen. Ia juga berharap FGD ini dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, serta menggali inovasi dari para peserta.

“Kami berharap semua OPD dapat berkontribusi terhadap visi dan misi Bapak Gubernur,” kata Atika. “Ada standarnya, ada operasionalnya, ada prosedurnya.”

Dalam kegiatan ini, dihadirkan narasumber yang kompeten, yaitu tenaga ahli muda perencana dari Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri sebagai tim asistensi penyusunan SOP, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah PBD.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk merumuskan langkah-langkah strategis di berbagai lembaga pemerintah.

(Eskop Wisabla)