Pemprov Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Lakukan FGD Sepakat Bentuk MSF langkah Mitra Sinergis

Sorong, melanesiapost.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Dinas lingkungan hidup kehutanan dan Pertanahan Gelar  Focus Group Discussion (FGD)  di Aula BBKSDA km 16 sorong Papua Barat Daya, pada Jumat (7/11/2025). 

Rapat FGD dipimpin oleh Kepala Bidang Kabid  BBKSDA Papua Barat Daya Sarteis Yulian Sargim, S. HUT., MM  mengatakan sebagai langkah strategis untuk konektivitas keberlanjutan pembangunan di provinsi Papua Barat pentingnya bermitra dan kolaborasi antar lintas sektor, seperti kehutanan pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup serta NGO lainnya. 

"33 lembaga mitra pembangunan yang ada di PBD 

Dan mitra-mitra ini sudah ada sejak dulu sebelum Provinsi 38 ini ada. Mereka sudah berperan, di tingkat  masyarakat. Meskipun kini hadirnya Provinsi ini pun masih eksis dan menjadi peran penting mendukung program pemerintah," Ujarnya dalam arahan tersebut. 

Katanya, kerjasama antara  seluruh Mitra NGO sangat penting guna mengisi pembuangan di daerah. dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

 masyarakat  menjadi kemendirian diberbagai lintas sektor. 

 "mitra pembangunan oleh Non-Governmental Organization (NGO) yang telah bekerja di provinsi Papua Barat Daya. kurang lebih dua tahun di provinsi ini. Nah, kinerja-kinerja daripada mitra kita yang ada ini mereka sudah bekerja baik dan sudah manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat. 

Namun sampai saat ini belum ada suatu forum yaitu stakeholder forum yang mengkoordinir semua program  yang menjadi capaian kerja daripada semua mitra pembangunan ini kepada pemerintah. Maka itu, kami  berinisiasi  akan membentuk satu Forum Multi Stakeholder Forum  (MSF) guna  berkolaborasi dengan pemerintah PBD 

Harapannya ketika forum ini terbentuk maka pemerintah ini punya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka menengah  dari provinsi Papua Barat Daya yang mana program-program kami yang di breakdown dalam Rencana Strategis (Renstra),"ujarnya. Dia 

Ia menekankan Melalui MSF akan menjadi bersinergi  dengan Mitra pembangunan kami di pemerintahan. Dengan adanya itu pemerintahan melihat bagian mana yang tidak bisa membiayai, mana yang bisa. 

"Nah itulah kami bisa memberikan program itu kepada mitra pembangunan untuk mereka dapat mengisi kegiatan-kegiatan tersebut. itu  menjadi komitmen dan  tujuan yang sangat diharapkan oleh pemerintah  provinsi PBD," Tambahnya. Sarteis Yulian Sargim. 

Rapat FGD ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan strategi serta langkah-langkah penguatan kerjasama dalam bidang Perhutanan Sosial demi mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah PBD. 

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Babprida PBD, DLHKP perwakilan konservasi Indonesia,  Flora fauna,serta pihak terkait. Partisipasi instansi ini menjadi bukti nyata mendukung program pemerintahan di daerah itu. Selain itu mereka membahas rencana secara bersama terkait akomodasi kegiatan yang mereka disepakati untuk melakukan kegiatan pembentukan Forum di bulan Februari 2026 nantinya. (EW)