Pemprov Papua Barat Daya Gelar Mediasi, Beasiswa Vokasi Bermasalah: 60 Peserta Minta Kompensasi

SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bersama Yayasan Bejana Kasih Papua (YBKBP) dan perwakilan orang tua mahasiswa menggelar mediasi terkait permasalahan beasiswa pendidikan vokasi ke Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara lain. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong pada Sabtu (20/9/2025) ini dipimpin langsung oleh Gubernur PBD, Elisa Kambu.

Gubernur Kambu menegaskan bahwa pendidikan adalah harga diri orang Papua. "Setelah pertemuan ini, kita berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret terkait persoalan ini," ujar Kambu. Ia menambahkan bahwa mediasi ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan dari para orang tua mahasiswa yang merasa anak-anak mereka tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya.

Dalam pertemuan tersebut, Anance Dimara, orang tua dari seorang mahasiswa di Tiongkok, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menduga anaknya dan peserta beasiswa lain dipaksa magang dengan jam kerja yang sangat berat. "Saya kira mereka pergi untuk kuliah, tapi ternyata mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anak saya tidak terbiasa dengan pekerjaan berat seperti itu," keluhnya.

Dengan linangan air mata, Anance berharap pemerintah dan yayasan dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi para peserta beasiswa. Ia juga meminta agar anaknya segera dipulangkan ke Sorong jika tidak ada tanggapan serius. "Mereka ini manusia, bukan robot. Mereka adalah penerus bangsa, bukan pekerja di sana," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sarce Lina Wambrauw, salah satu peserta beasiswa vokasi Jepang yang kini sudah kembali ke Sorong. Ia mengaku ditolak oleh sekolah di Jepang karena usianya sudah 30 tahun, padahal syarat yang diminta adalah di bawah 30 tahun.

"Saya baru dikasih tahu bulan September atau Oktober kalau umur saya tidak memenuhi syarat. Padahal saat seleksi di Sorong, kami diterima. Saya sangat kecewa," kata Sarce dengan mata berkaca-kaca. Ia menceritakan, dari 60 peserta yang diseleksi pada Juni-Juli 2023, sebagian besar sudah kembali ke Sorong karena berbagai alasan.

Sarce juga memaparkan berbagai kendala lain yang dialami peserta, seperti tidak adanya kejelasan keberangkatan, tempat tinggal yang tidak layak, dan menu makanan yang monoton selama setahun. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah meminta pertanggungjawaban dari Yayasan dan Dinas Pendidikan untuk memberikan kompensasi ganti rugi, namun hingga kini tidak ada tanggapan.

"Kami dijanjikan kuliah S1 atau S2, tapi ternyata di sana hanya les bahasa Jepang. Kalau begitu, kenapa harus ke Jogja? Kenapa pemerintah tidak datangkan lembaga pelatihan di Sorong saja?" tanyanya.

Ketua Yayasan Bejana Kasih Papua, Nerius Albertus Tulalessy, mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur PBD. Ia mengakui adanya kendala yang mungkin terjadi, seperti masalah efisiensi anggaran yang berimbas pada biaya makan dan minum peserta.

"Kami memang memulai dengan banyak lika-liku. Kami berharap anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan rasa tanggung jawab," kata Nerius.

Meskipun demikian, ia mengapresiasi respons cepat Gubernur yang akan segera menindaklanjuti masalah ini. "Gubernur menyatakan ini menyangkut harga diri dan harus diselesaikan. Kita patut berterima kasih karena beliau langsung meminta eksekusi besok," ujarnya.

Ia menambahkan, dari 13 peserta yang sempat berada di Jepang, 3 di antaranya sudah kembali, sehingga tersisa 10 orang. Sementara itu, 9 orang masih berada di Yogyakarta. Sarce berharap, ke depannya, jika ada program serupa, pemerintah dapat melakukan riset lebih mendalam terhadap rekam jejak yayasan penyelenggara agar tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban.(E.W)