TPNPB-OPM tanggapi Pernyataan Ketua Sinode GKI, Sebby Sambom : Pernyataan pecundang

JAYAPURA — Pernyataan kontroversial Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, pada saat aksi di depan Gedung Sinode GKI beberapa hari lalu, telah memicu kejadian sengit. Pernyataan ini disampaikan pasca Sidang Putusan Sengketa Pemilihan Umum (PSU) di Provinsi Papua.

Dalam pernyataannya yang terekam dan berkali-kali dibagikan melalui media sosial, Pdt. Mofu mengungkapkan kekecewaannya secara mendalam. “Saya menyatakan pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung di republik ini. Kami sangat menyesal,” ujarnya. Ia menyayangkan atas berbagai praktik ketidakadilan dan ketidakadilan dalam proses demokrasi Pilgub Papua, lebih lanjut Ia menegaskan bahwa pernyataan ini harus disampaikan dan disampaikan kepada Presiden Prabowo. 

"Gereja Kristen Injili mencatat sejarah. Dari Ketua Sinode pertama, menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia.Tetapi dengan perilaku-perilaku seperti ini, dan sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya menyatakan kami menyesal. Kami sangat menyesal," lanjut Pdt. Mofu dengan nada tegas.

Pernyataan Pdt. Andrikus Mofu tersebut mendapat tanggapan keras dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), melalui juru bicara Sebby Sambom yang diunggah di berbagai platform media sosial. Sambom mengkritisi pernyataan tersebut, menyebutnya sebagai pernyataan “pecundang.”

“Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Mofu, di mana dia berbicara di hadapan para jemaat, dan dia mengatakan bahwa dia, 'kami menyesal bergabung dengan NKRI.' Bahasa ini sama juga dengan yang pernah diutarakan oleh Mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu,” ujar Sambom.

Lebih lanjut dalam video berdurasi 01:19 menit itu, Sambom menyatakan bahwa orang-orang yang melontarkan pernyataan serupa adalah "pengemis" yang kecewa karena jagoan politiknya tidak lolos. “Orang-orang seperti ini benar-benar pengemis, kandidatnya tidak lolos jadi Gubernur atau Bupati bicara Merdeka,” tegasnya.

Sambom bahkan mengancam akan menindak tegas pihak-pihak yang melontarkan pernyataan seperti itu. "Kami sampaikan STOP, kami tegas. Yang mulai saat Papua merdeka kami akan mengumpulkan dan membuang ke pulau untuk tinggal di sana atau buang di laut sana untuk makanan hiu. Kami marah. Kami tidak suka pernyataan pendeta seperti itu, jadi STOP," ancamnya.

Kedua pernyataan yang saling bertolak belakang ini menunjukkan kompleksitas isu di Papua saat ini, yang mengecewakan terhadap dinamika politik internal yang berpotensi disalahartikan sebagai sentimen anti-NKRI, dan kemudian memicu reaksi ekstrem dari kelompok separatis. ( ZW )