Perkuat Kemitraan, Polri dan Insan Pers Papua Barat Daya Teken Kesepakatan Harmonisasi Informasi

SORONG – melanesiapost - Dalam upaya menciptakan ruang publik yang sehat dan transparan, jajaran Polri bersama insan pers di Provinsi Papua Barat Daya menggelar Diskusi Publik sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Harmonisasi Polri dan Pers dalam Mewujudkan Informasi yang Transparan, Profesional, dan Berkeadilan" ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pilar keempat demokrasi di provinsi termuda Indonesia tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo), Ibu Eltje Do, menekankan bahwa kolaborasi ini sangat strategis di tengah derasnya arus transformasi digital.

 "Di era keterbukaan informasi saat ini, arus informasi bergerak begitu cepat dan mampu membentuk opini publik serta memengaruhi stabilitas sosial. Dalam konteks inilah peran Polri dan Pers menjadi sangat vital," ujar Eltje saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Pemerintah Provinsi menyadari bahwa tantangan ke depan semakin berat dengan maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan. Melalui diskusi ini, diharapkan muncul langkah konkret untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat.

Poin-poin utama dalam penguatan hubungan Polri dan Pers:

 * Kemitraan Strategis: Hubungan keduanya bukan saling berhadapan, melainkan mitra dalam menjaga stabilitas dan menegakkan kebenaran.

 * Transparansi: Polri berkomitmen untuk terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

 * Profesionalisme: Pers diharapkan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan asas praduga tak bersalah.

 * Keadilan: Memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah data yang terverifikasi dan tidak provokatif.

Acara puncak ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara jajaran Polri dan perwakilan organisasi pers. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kerja-kerja jurnalistik sekaligus memastikan bahwa informasi yang keluar dari institusi Polri dapat diakses secara transparan dan akuntabel.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat kemitraan yang konstruktif, demi terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, damai, dan maju," tutup Eltje Do.(GK)