Tolak PSN, Militerisme, & Solidaritas Biak-Merauke, Front Rakyat Domberai Aksi di Sorong

Sorong, Melanesiapost – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Domberai Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Militerisme Sorong Raya menggelar aksi mimbar bebas di perempatan Lampu Merah Elin, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (25/3/2026). Massa menuntut pemerintah segera menghentikan seluruh proyek strategis yang dinilai mengancam eksistensi masyarakat adat dan hutan di Tanah Papua.

Aksi yang dimulai pukul 15.30 WIT ini diwarnai dengan pembentangan berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan "Papua Bukan Tanah Kosong", "Tolak PSN di Tanah Papua", hingga tuntutan "Tolak Pembangunan Bandara Antariksa & Pangkalan Militer Indonesia di Biak". Para massa aksi juga bergantian meneriakkan yel-yel "Tolak PSN dan Lawan Militerisme".

Perwakilan Front Rakyat Domberai, Mussel Muller, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan mendesak DPR RI untuk meninjau ulang revisi UU TNI yang berpotensi memperluas aktivitas militer ke ruang sipil.

"Kami mendesak negara untuk meninjau kembali status revisi UU TNI. Kami juga menyatakan sikap mendukung perjuangan rakyat di Biak yang ruang hidupnya terancam proyek bandara antariksa dan pembangunan Markas Yonif TP 858/MSB," ujar Mussel.

Data yang dihimpun massa aksi menunjukkan bahwa proyek PSN menargetkan hampir 7,2 juta hektare lahan di seluruh Tanah Papua. Kondisi ini dikhawatirkan memicu pembukaan lahan paling masif dalam sejarah, yang berujung pada hilangnya sumber pangan, warisan leluhur, hingga potensi bencana alam.

Di wilayah Sorong Raya sendiri, ancaman nyata terlihat pada rencana perluasan perkebunan kelapa sawit.

"Kami mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk segera menerbitkan moratorium sawit. Data kami menunjukkan ada sekitar 98.000 hektare lahan di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw yang akan dijadikan perkebunan sawit. Ini sangat berpotensi merusak lingkungan," tambah Mussel.

Selain isu agraria, massa juga menuntut keadilan bagi aktivis Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras oleh 4 anggota TNI. Mereka mendesak agar aktor intelektual di balik penyerangan tersebut diusut tuntas.

Terkait situasi keamanan, massa aksi mengimbau pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik TPNPB-OPM maupun TNI-Polri, untuk menghormati hukum humaniter.

"Jangan ada lagi penangkapan warga sipil di Tambrauw dan Maybrat. Lindungi masyarakat sipil dan hentikan penyebaran isu-isu yang menciptakan rasa tidak aman," katanya.

Massa juga menyatakan solidaritas penuh kepada masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan, yang saat ini tengah berjuang mempertahankan tanah adat mereka dari desakan proyek pemerintah.

Aksi mimbar bebas ini berlangsung kondusif. Setelah menyampaikan seluruh poin pernyataan sikapnya, massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 18.10 WIT. (Red)