MRP Papua Barat Daya Salurkan Bantuan untuk Korban Salah Tangkap di Tambrauw, Vincentius Baru: “Jangan Takuti Masyarakat yang Hanya Pergi Berkebun”

Sorong Melanesia post Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya menyalurkan bantuan bahan makanan (Bama) kepada keluarga korban salah tangkap di sejumlah kampung di Kabupaten Tambrauw. Bantuan tersebut diberikan setelah masyarakat dilaporkan mengalami ketakutan dan kesulitan logistik pasca operasi penangkapan aparat yang berdampak pada aktivitas warga di kebun dan kampung.

Bantuan kemanusiaan ini disalurkan kepada keluarga di beberapa kampung, yakni Bamusbama, Bano, Jukbi, dan Banfot. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Wakil Ketua II MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru, didampingi anggota MRPBD antara lain Petrus Sasior dari Pokja Adat, Yustince Linda Yekwam dari Pokja Perempuan, serta Feronika Manimbu.

Dalam keterangannya, Vincentius menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya menerima keluhan langsung dari keluarga korban penangkapan ketika melakukan kunjungan ke wilayah tersebut.

“Kemarin waktu kami naik dan bertemu langsung dengan keluarga yang sempat ditahan itu, mereka menyampaikan bahwa saat penangkapan aparat masuk sampai ke kebun-kebun masyarakat bahkan masyarakat yang mau pergi berkebun masih dilarang dan diminta melapor terlebih dahulu. Situasi itu membuat masyarakat sangat takut,” ujar Vincentius.

Ia menjelaskan bahwa ketakutan tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kampung yang sehari-hari bergantung pada hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akibat situasi itu masyarakat tidak berani ke kebun logistik mereka habis karena mereka tidak bisa bekerja seperti biasa. Itulah yang kemudian kami diskusikan bersama teman-teman di Sorong, dan akhirnya kami memutuskan membeli bahan makanan untuk dibawa naik membantu masyarakat,” katanya.

Vincentius mengatakan, bantuan bahan makanan tersebut kemudian disalurkan langsung ke sejumlah titik kampung yang terdampak, termasuk di Banfot, Bamusbama, dan Bano.

Kami datang langsung menyerahkan bantuan di beberapa titik kampung. Puji Tuhan, saat kami cek di lapangan, masyarakat yang kemarin sempat mengungsi ke hutan juga sudah mulai kembali ke kampung,” jelasnya.

Selain penyaluran bantuan, ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang mulai merespons kondisi masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terhadap rumah-rumah warga yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Tadi juga pemerintah Kabupaten Tambrauw sudah turun melihat langsung kondisi rumah-rumah masyarakat yang sempat rusak. Jendela dan pintu yang kemarin rusak juga sudah mulai diperbaiki. Jadi menurut saya respon pemerintah sudah cukup baik,” ujarnya.

Vincentius juga menegaskan bahwa kehadiran MRPBD di wilayah tersebut bertujuan memastikan situasi keamanan yang sebenarnya terjadi di Tambrauw, khususnya di ibu kota kabupaten, Fef.

Hari ini kami naik sebenarnya untuk memastikan situasi keamanan di Fef. Memang ada masalah, tetapi tidak seperti yang diberitakan di media bahwa situasinya mencekam dan tidak ada aktivitas sama sekali. Itu tidak benar,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat di ibu kota kabupaten masih berjalan seperti biasa dari pasar masih ada, masyarakat masih beraktivitas normal jadi situasinya tidak seperti yang dibayangkan orang di luar,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan aparat keamanan agar tidak menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat kami sudah sampaikan kepada pihak kepolisian dan TNI agar tidak menakuti masyarakat. Parang dan kapak yang mereka bawa itu bukan untuk apa-apa, itu alat mereka untuk pergi berkebun,” tegas Vincentius.

Ia menilai, masyarakat kampung justru ingin hidup damai dan bekerja sama menjaga keamanan di wilayah mereka dan masyarakat ini sebenarnya siap bekerja sama dengan aparat untuk menjaga keamanan tapi jangan sampai mereka ditakuti, karena kalau mereka takut lalu turun ke kota, siapa yang akan urus mereka?” katanya.

Vincentius juga mengingatkan pengalaman masa lalu ketika banyak masyarakat kampung terpaksa mengungsi ke kota dan akhirnya mengalami kesulitan hidup.

Kita sudah punya pengalaman pahit di masa lalu ketika masyarakat turun ke kota karena takut. Hidup mereka sangat susah di kota. Itu yang kita tidak mau terjadi lagi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta aparat keamanan dan pemerintah memastikan masyarakat tetap bisa beraktivitas normal di kampung.

Biarkan masyarakat bekerja seperti biasa. Mereka bisa pergi berkebun, kembali ke kampung, atau kalau perlu berjalan bersama-sama untuk menjaga keamanan. Itu jauh lebih baik daripada membuat mereka hidup dalam ketakutan,” katanya.

Selain itu, Vincentius juga mendorong pemerintah daerah agar segera mempercepat penyaluran bantuan logistik ke kampung-kampung yang terdampak.

Jangan sampai masyarakat benar-benar kehabisan makanan baru kita bergerak. Respon cepat itu sangat penting. Kami berharap satu dua hari ini ada tambahan logistik yang bisa dibawa ke kampung-kampung,” ujarnya.

Empat anggota MRP Papua Barat Daya yang ikut dalam kunjungan tersebut juga menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Tambrauw segera mengaktifkan kembali seluruh aktivitas pemerintahan di ibu kota kabupaten, Fef. Mereka menilai selama ini terlalu banyak aktivitas pemerintahan justru dilakukan di Kota Sorong.

Menurut mereka, kondisi tersebut membuat aparatur sipil negara (ASN) harus bolak-balik antara Sorong dan Tambrauw untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Kalau terlalu banyak kantor atau aktivitas pemerintahan dibuka di Sorong, akibatnya pegawai negeri harus pulang balik dari Sorong ke Tambrauw kondisi ini tidak sehat bagi jalannya pemerintahan dan bisa membahayakan pegawai sendiri, tegas Paul 

Para anggota MRPBD juga mengingatkan bahwa mobilitas ASN yang tinggi di tengah situasi keamanan yang sensitif dapat membuat mereka rentan menjadi korban.

Jangan sampai karena sistem pemerintahan yang tidak berjalan di ibu kota kabupaten, pegawai negeri justru menjadi korban karena harus bolak balik perjalanan jauh ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.

MRP Papua Barat Daya berharap pemerintah daerah menjadikan situasi yang terjadi saat ini sebagai momentum refleksi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Tambrauw.

Kami berharap seluruh urusan pemerintahan benar-benar diaktifkan di Fef sebagai ibu kota kabupaten kalau pemerintahan berjalan normal di sini, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih maksimal,” tutupnya.

Vincentius juga menyampaikan pesan khusus kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pimpinan OPD di Kabupaten Tambrauw agar menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk memperkuat pemerintahan di ibu kota kabupaten.

Dengan kondisi seperti ini, saya berharap pemerintah daerah memaksimalkan Fef sebagai ibu kota Kabupaten Tambrauw. Jangan semua pekerjaan dibawa ke Sorong, tegasnya.

Ia menilai kebiasaan aparatur sipil negara yang bolak-balik antara Sorong dan Tambrauw justru memperlemah pelayanan pemerintahan di daerah.

Kalau semua urusan pemerintahan dilakukan di Sorong, ASN hanya bolak-balik saja. Mereka datang apel di Fef lalu kembali ke Sorong karena pekerjaan ada di sana. Itu tidak sehat bagi pemerintahan daerah, katanya.

Vincentius berharap seluruh aktivitas pemerintahan bisa dipusatkan di Fef agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal jadi harapan kami semua urusan pemerintahan diaktifkan di Fef. Kalau semua ada di sini, pegawai tidak perlu bolak-balik. Mereka bisa fokus bekerja untuk masyarakat Tambrauw,” pungkasnya.