30.926 Siswa Papua Putus Sekolah: Senator Filep Wamafma Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret

Jakarta, Melanesiapost – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah kebijakan konkret guna merespons tingginya angka putus sekolah di Tanah Papua yang mencapai ratusan ribu anak. Merujuk pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024, tercatat sebanyak 30.926 siswa jenjang SD hingga SMA di wilayah tersebut berhenti sekolah, sebuah angka yang dinilai Filep sebagai alarm bahaya bagi masa depan generasi Papua.

Berdasarkan rincian data tersebut, angka putus sekolah tersebar di berbagai provinsi, yakni 7.189 siswa di Provinsi Papua, 4.618 siswa di Papua Barat, 7.057 siswa di Papua Selatan, 5.543 siswa di Papua Tengah, 2.305 siswa di Papua Pegunungan, dan 4.214 siswa di Papua Barat Daya. 

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (13/2/2026), Filep menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan hak pendidikan yang layak bagi setiap anak di Bumi Cendrawasih terpenuhi tanpa terkecuali.

Senator asal Papua Barat ini menilai bahwa kunci dari penanganan masalah ini terletak pada pembaruan dan verifikasi data pendidikan yang akurat serta valid sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, tanpa data yang benar, sinkronisasi kebijakan tidak akan pernah tepat sasaran. Ia menekankan bahwa akurasi data sangat penting karena angka-angka tersebut menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan yang mendekati kondisi faktual di daerah.

“Akurasi dan validitas data pendidikan yang dimiliki Kemendikdasmen sangat penting untuk mewakili kondisi rill di daerah. Akurat maknanya data termasuk yang berupa angka sebagai referensi kebijakan ini mendekati kondisi faktual di lapangan. Dan validitas data mewakili tentang ketepatan sasaran yakni indikator ukur sesuai dengan kebutuhan persoalan pendidikan di tanah Papua,” ujar Filep dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Filep menyatakan bahwa ketersediaan data yang relevan harus segera diikuti dengan solusi nyata untuk mengatasi hambatan biaya studi, minimnya sarana prasarana, hingga kelangkaan tenaga pendidik. Ia meminta dinas teknis di pemerintah daerah memberikan perhatian langsung agar anak-anak yang putus sekolah akibat faktor ekonomi dapat kembali mengenyam pendidikan dan memastikan kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Adanya data yang relevan menjadi referensi perencanaan kebijakan untuk menjawab problem pendidikan di Tanah Papua. Solusi konkret dan segera sangat penting untuk mengatasi beban biaya studi, kekurangan sarana-prasarana, dan kekurangan tenaga guru. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis terkait harus memastikan bahwa ratusan ribu anak putus sekolah itu mendapat perhatian langsung dan menjamin bahwa ke depan setiap saatnya tidak ada lagi anak-anak Papua, anak-anak kita yang putus sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi,” sambungnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran operator sekolah dan dukungan orang tua melalui Komite Sekolah dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini krusial karena penetapan beasiswa saat ini sangat bergantung pada sinkronisasi Dapodik dengan berbagai data kesejahteraan sosial nasional lainnya. Selain itu, ia menyarankan agar verifikasi data di lapangan turut melibatkan tokoh adat dan pihak gereja guna menjamin hasil yang independen dan transparan.

“Selain itu, data rasio guru dengan siswa sangat penting. Rasio antara keduanya yang tinggi secara langsung menunjukkan kekurangan guru dan ketimpangan distribusi antar wilayah. Kondisi kebutuhan sekolah seringkali melibatkan komite sekolah dalam pemenuhannya. Maka inventarisasi masalah yang valid akan memberi solusi yang nyata. Jika perlu verifikasi data pendidikan dapat melibatkan tokoh adat dan gereja guna menjamin hasil data yang independent,” ucap Filep.

Filep mengingatkan bahwa dampak dari tingginya angka putus sekolah ini tidak hanya merugikan individu siswa, tetapi juga perekonomian daerah secara luas. Tingkat putus sekolah yang melampaui 20 persen berpotensi menekan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga 1,5 persen dalam satu dekade ke depan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penuntasan masalah pendidikan di Papua harus menjadi prioritas utama demi menghindari ancaman terhadap masa depan generasi Papua. (Red)