Bawaslu PBD Gelar Penguatan Kelembagaan, Asisten III Atika Rafika Sampaikan Rekomendasi Strategis

Bawaslu PBD Gelar Penguatan Kelembagaan, Asisten III Atika Rafika Sampaikan Rekomendasi Strategis

Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Hotel Belagri and Convention, Kota Sorong, pada Rabu (17/9/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme pengawas pemilu sebagai benteng demokrasi.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur PBD, Asisten III Bidang Administrasi Umum Dra. Atika Rafika, M.Si., menekankan pentingnya peran pengawas pemilu, terutama di PBD sebagai provinsi termuda. Menurutnya, pemilu di PBD memiliki tantangan khusus, seperti keragaman etnis, budaya, serta kondisi geografis yang sulit.

"Pengawasan pemilu di sini tidak hanya soal prosedur, tapi juga menjaga harmoni sosial, mengawal partisipasi, dan mencegah konflik," ujar Atika.

Tiga Tantangan Utama Penyelenggaraan Pemilu di PBD
Atika Rafika mengidentifikasi tiga tantangan utama yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di PBD:

Faktor Geografis: Wilayah PBD yang luas dengan pulau dan pegunungan menyulitkan distribusi logistik serta pengawasan langsung di lapangan.

Faktor Sosial Budaya: Keragaman etnis dan adat dapat menimbulkan perbedaan pemahaman terkait aturan pemilu.

Faktor Teknologi: Ancaman misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial bisa merusak kepercayaan publik.

Rekomendasi Strategis untuk Pengawasan Pemilu
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Atika Rafika memberikan lima rekomendasi strategis:

Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas: Pengawas pemilu perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan, baik dalam aspek hukum maupun teknis.

Penguatan Mekanisme Laporan: Perlu dibangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan respons cepat untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Sinergi Antarlembaga: Bawaslu harus berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif.

Perlindungan Integritas Pengawas: Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjamin keamanan pengawas agar mereka dapat bekerja secara independen.

Pendekatan Berbasis Komunitas: Melibatkan tokoh adat, pemuda, dan organisasi perempuan dalam pendidikan pemilih dan deteksi dini konflik.

Dukungan Pemerintah PBD
Atika Rafika menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh Bawaslu. Dukungan ini diwujudkan melalui:

Fasilitasi Infrastruktur dan Logistik: Membantu penyediaan sarana dan prasarana.

Koordinasi Lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah): Memastikan dukungan administratif dan teknis berjalan baik.

Alokasi Anggaran: Memfasilitasi kebutuhan pengawasan yang strategis.

Dukungan Edukasi Publik: Bekerja sama dalam program pendidikan politik, terutama di wilayah terpencil.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan strategis yang menjadi pedoman nyata, demi kelancaran pemilu dan penguatan demokrasi di PBD," tutupnya.

(Eskop Wisabla)