Bidang kesarinahan GMNI Kota Sorong Menggelar Workshop Soroti Menguatkan Perempuan dan Politik dalam pengambil keputusan Publik

Kota Sorong - Peran Strategis perempuan dalam politik dan kesetaraan di Panggung kekuasaan diskusi publik tersebut dilakukan oleh Bidang kesarinahan Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tri mantap cabang Sorong bertempat di Caffe Teras kayu km 9 Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Kamis 16/10/ 2025) Sore. 

Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya  Ketua STIE Johana Kristina Nahomi Kamesrar dan ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan  Yonece Kambu, Anggota Bawaslu PBD Satriawati, moderator jalannya diskusi ini dibantu oleh Niken Rahawarin. 

 Dalam pemaparannya, Yonece Kambu  menekankan bahwa kehadiran perempuan di dunia politik bukan hanya soal keterwakilan, melainkan juga tentang pengaruh strategis dalam pengambilan kebijakan publik.

“Perempuan memiliki perspektif sosial dan empati yang tinggi terhadap isu-isu kesejahteraan masyarakat. Itu modal penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Pasal  7 itu mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR tetapi juga sebagai pengurus dalam partai itu 30%.

 Namun, tidak menyebutkan bahwa 30% itu kemudian didorong untuk menjadi keterpenuhan sebagai wakil rakyat di parlemen. Ini menjadi pergumulan bersama sehingga diharapkan dari momen ini diskusi publik bersama-sama dengan Kesarinahan GMNI  Kota Sorong. 

Yonece bilang, Ini ada beberapa poin penting yang rekomendasi dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada DPD GMNI Tanah Papua tetapi juga di DPC  untuk menjadi acuan program kerja. 

"sehingga ada satu aturan yang kemudian ditetapkan terutama 30% itu tidak saja menjadi kelengkapan administrasi sebagai pengurus partai dan juga sebagai calon

Tetapi 30% diperhatikan dalam keterwakilan di anggota legislatif  yaitu, tidak lagi melihat pada perhitungan perolehan suara terbanyak tetapi melihat dari keterwakilan perempuan di parlemen itu didorong," Kata pemateri. 

 Ketua KPU Sorsel ini katakan, kita bicara gender ini bicara kepemimpinan untuk laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan  memberikan ruang, memberikan tempat

untuk perempuan itu bisa dapat berproses. 

"menata diri, membina diri, mengenal jati diri untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi bangsa, dan juga bagi negara," tuturnya.

Sementara itu, Johana Kristina Nahomi Kamesrar  menyoroti masih rendahnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ia menilai, perlu adanya dukungan struktural dan pendidikan politik bagi kaum perempuan agar mampu bersaing secara setara.

“Kita tidak bisa hanya mendorong perempuan untuk maju, tetapi juga harus memastikan mereka memiliki kapasitas dan dukungan politik yang kuat

 perempuan itu dong bisa, maka perempuan itu harus bersatu

untuk mewujudkan apa yang menjadi impiannya mereka. kalau bisa 30 persen kuota supaya partai itu bisa lolos sebagai peserta pesta demokrasi.

"Kalau bisa jangan koma di situ.

Tetapi partai harus mendorong perempuan sampai duduk 30 persen di kursi legislatif.Karena beberapa tahun dulu hingga kini belum pernah ada satu kota pun di Papua Barat daya ini.

 isu yang sama pemateri menyatakan kedepannya bahwa, DPR itu harus ada perempuan memenuhi mencapai kursi 30 persen itu menjadi catatan penting,"tambahnya.

Nahomi Kamesrar juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan menurutnya beragam jenis  meliputi  kekerasan fisik, psikologis, seksual, Ada kekerasan pendelantaran anak. 

 "tadi untuk politik itu adalah kekerasan fisikis, perasaan, situasi, kondisi itu fisikis yang dirasakan oleh perempuan. Kita Harapan  bahwa supaya kekerasan itu tidak terjadi. maka, Wujudkanlah 30% itu menjadi kenyataan, jangan komah di partai  tetapi lanjut duduk di kursi lagi 50 % supaya bisa mengimbangi kursi DPR  melalui pemilihan," Tutup pembicaraan. 

Diskusi yang dihadiri dari berbagai latar belakang ini berlangsung interaktif. Para peserta banyak menyoroti tantangan sosial dan budaya yang masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin politik.

moderator menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan partai politik untuk menciptakan ruang aman dan setara bagi perempuan.

“Perempuan bukan hanya pelengkap dalam politik, tetapi bagian penting dari proses perubahan,” tutupnya.

Rangkaian kegiatan menyerahan Piagam berupa penghargaan kepada Narasumber, dan  mengabadikan dokumentasi  bersama.(EW)