EcoNusa Gelar Workshop, Dorong Bioekonomi Restoratif di Tanah Papua

Yayasan EcoNusa mengadakan Workshop Membangun Bioekonomi Restoratif Tanah Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Acara yang berlangsung dua hari, 3-4 September 2025 ini bertujuan merumuskan kerangka pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat adat, menjaga kelestarian alam, dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Kegiatan ini merupakan wadah dialog lintas sektor yang mempertemukan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan perwakilan masyarakat dari seluruh provinsi di Tanah Papua.

Manager Regional Papua EcoNusa, Maryo Saputra Sannudin, dalam sambutannya mengatakan bahwa bioekonomi restoratif bukanlah konsep baru, tetapi pendekatan yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat. Menurutnya, workshop ini adalah upaya untuk mengembalikan semangat tersebut.

“Kegiatan workshop ini kami coba mengembalikan semangat sehingga ekonomi restoratif yang bagaimana bisa menjaga hutan tetap lestari dan juga bagaimana ekonomi di masyarakat itu tetap bisa terus bertumbuh.” ujar Maryo.

Menurutnya, hasil penelitian EcoNusa bersama Kopernik menunjukkan bahwa jika bioekonomi restoratif didukung oleh kebijakan yang kuat, ia akan menggeser dominasi ekonomi ekstraktif. Ia membandingkan bahwa ekonomi restoratif terbukti lebih banyak menyerap tenaga kerja orang asli Papua (OAP) dan menumbuhkan ekonomi dari tingkat kampung.

“Ketika kita bicara ekonomi restoratif lebih banyak menyerap terutama orang asli Papua dan itu ekonomi bertumbuh sesuai semangat pemerintah pusat bagaimana ekonomi bertumbuh dari tingkat kampung atau desa. Sedangkan jika dibandingkan dengan ekonomi ekstraktif yang berjalan juga di beberapa tempat kebanyakan yang terjadi yang menikmatinya hasil hanya segelintir terutama para pemilik modal dan ketenagakerjaan juga sangat sedikit orang asli Papua” kata Maryo.

Maryo mencontohkan PT Kobumi, badan usaha yang membentuk EcoNusa bersama sembilan koperasi milik masyarakat adat. “Yang kami dapat dari hasil Kobumi yakni 2 juta dolar, dan pencapaian setengah tahun ini menyamai capaian kami di tahun 2024. Sehingga kami berpikir untuk semoga bisa mencapai 4 juta dolar. Kami percaya bahwa pembicaraan ekonomi restoratif bukan hal baru, kami di EcoNusa pelan-pelan membuktikannya.” ungkap Maryo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, yang membuka acara mewakili gubernur, menyambut baik inisiasi ini. Ia mengatakan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan.

“Dalam upaya membangun ekonomi restoratif, masyarakat adat harus menjadi subjek utama bukan sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu, segala kebijakan inovasi yang dilakukan harus melibatkan masyarakat secara langsung.” ujar Yakob.

Sekda juga berharap hasil lokakarya dapat menjadi pedoman bagi pembangunan di Tanah Papua, yang mampu melindungi hutan dan pesisir, memperkuat hak masyarakat adat, serta menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa merusak alam.

“Pemerintah terus berkomitmen mendukung apa yang dilakukan juga berbagai inisiatif untuk mendorong ekonomi restoratif,” katanya. 

Ia berharap workshop ini akan melahirkan rumusan yang matang dan strategis serta aksi bersama yang mampu dalam rangka, antara lain, melindungi hutan dan pesisir di Tanah Papua, memperkuat hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya, kemudian menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa merusak alam dan manfaatnya akan dinikmati masyarakat.

(Rabin.Y)