Gubernur Elisa Kambu Tantang Pusat: Kembalikan 3 Pulau, Tanah Leluhur Bukan Mainan Administrasi

Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan sikap tegas pemerintah daerah bersama masyarakat adat untuk memperjuangkan Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas agar kembali ke pangkuan tanah leluhur Papua. Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Raja Ampat, ia menyatakan bahwa persoalan ini bukan sekedar administrasi, melainkan menyangkut harga diri orang Papua.

Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas adalah milik leluhur kita. Ini bukan hanya masalah garis batas di atas kertas, tapi menyangkut jati diri dan sejarah panjang Papua. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memastikan hak ini tidak hilang dan Ia menjelaskan, sejak awal integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pulau tersebut sudah menjadi bagian dari wilayah Papua. "Sejak zaman Irian Barat, Irian Jaya, hingga Papua Barat, pulau itu tercatat dalam administrasi kita. Baru pada tahun 2021 keluar keputusan sepihak yang dimasukkan ke Maluku Utara. Keputusan itu tidak bisa kita biarkan begitu saja," ujarnya.

Menurutnya, keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas masuk Maluku Utara hanyalah keputusan administratif yang patut ditinjau kembali. Keputusan itu tidak didasarkan pada sejarah, fakta lapangan, dan dokumen resmi yang kami miliki. Karena itu, kami akan mengajukan semua bukti untuk membuktikan bahwa Pulau Rosa adalah bagian dari Papua Barat Daya dan Gubernur Elisa Kambu menegaskan masyarakat adat sangat kuat Saya sudah mendengar langsung suara kepala-kepala suku, dari suku Barto, Uspa, Bayar, dan lainnya. Semua juga dukungan bahwa Pulau Rosa harus dikembalikan. Ini suara adat, suara rakyat, dan saya sebagai gubernur wajib berdiri di depannya, katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi sudah menempuh berbagai langkah strategi. “Kami telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, menghimpun dokumen sejarah, dan melakukan kunjungan lapangan. Semua bukti itu sudah ada di tangan kita, dan itu akan menjadi senjata kuat ketika kita bawa ke pemerintah pusat dan Lebih jauh, Elisa Kambu menegaskan bahwa perjuangan ini tidak boleh setengah hati. “Kalau kita lengah, maka hak kita akan hilang. Jangan sampai ada kelalaian dari pihak kita sendiri yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, saya pastikan pemerintah provinsi hadir dalam setiap proses pembahasan, agar suara Papua Barat Daya tidak diabaikan lagi,tegasnya.

Ia juga memahami tentang keberadaan masyarakat yang saat ini tinggal di Pulau Sayang/Sain, Pulah Piay dan Pulau Kiyas. “Memang sebagian dari mereka ber-KTP Maluku Utara, namun kenyataannya mereka menempati fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ini bukti melekat yang tidak bisa pecah begitu saja jadi Gubernur menegaskan, jika pulau tersebut kembali ke Papua Barat Daya, maka pemerintah akan menyiapkan pelayanan khusus. “Kita bisa meninjau membentuk kampung baru atau sistem pelayanan khusus agar masyarakat di pulau itu benar-benar mendapatkan hak mereka. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan warganya terlantar,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa perjuangan ini adalah kewajiban moral bagi seluruh pejabat di Papua Barat Daya. “DPR provinsi, Majelis Rakyat Papua, hingga pemerintah kabupaten harus satu suara. Saya sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pimpinan MRP, mereka semua siap mendukung perjuangan ini sampai tuntas dan mengatakan, Pulau Rosa bukan hanya tanah, melainkan simbol perjuangan. “Kalau tanah leluhur kita hilang, maka hilanglah bagian dari tubuh kita sendiri. Karena itu saya katakan, ini soal harga diri orang Papua, bukan sekadar soal peta,” tegasnya.

Elisa Kambu juga menegaskan, pemerintah provinsi akan menempuh langkah ini secara konstitusional. “Kita tidak boleh emosional. Semua langkah harus kita lakukan sesuai mekanisme hukum dan politik yang berlaku. Dengan begitu, perjuangan kita akan kuat, sah, dan tidak bisa dipatahkan oleh siapa pun dan Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah. “Jangan ada pihak luar yang memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah kita. Persatuan masyarakat adat dengan dukungan pemerintah adalah kunci utama keberhasilan,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan ini juga menjadi tanggung jawab generasi. “Kalau kita lengah, anak cucu kita yang akan kehilangan tanah leluhurnya. Karena itu kita harus berjuang sekarang, agar generasi mendatang masih bisa menginjakkan kaki di tanah yang diwariskan leluhur mereka, jadi Gubernur mengaku sudah menyiapkan tim teknis khusus untuk mengawali persoalan ini. “Tim teknis sudah bekerja mengumpulkan semua data, baik dokumen hukum, sejarah, maupun catatan. Semua ini akan kami serahkan ke kementerian terkait sebagai bukti kuat,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat harus melihat persoalan ini dengan adil. "Jangan hanya mendengarkan satu pihak. Pemerintah pusat harus objektif, karena bukti sejarah jelas ada di pihak kita. Kalau adil, maka Pulau Rosa pasti kembali ke Papua Barat Daya Lebih lanjut, Gubernur Elisa Kambu mengatakan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti di meja rapat. “Kalau harus kita kawal sampai ke Jakarta, kita akan melakukannya. Kalau harus bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri, kita siap. Kalau perlu sampai Presiden, kita juga akan temui,” ujarnya.

Ia kembali menekankan bahwa persoalan ini menyangkut martabat Papua. "Jangan anggap ini hal kecil. Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas adalah simbol. Kalau kita membiarkan hilang, maka generasi mendatang akan bertanya: di mana orang tua kami ketika tanah leluhur diambil? Itu pertanyaan sejarah yang tidak bisa kita jawab jadi Dalam pertemuan itu, Elisa Kambu juga meminta masyarakat Raja Ampat untuk mendukung penuh perjuangan ini. “Saya minta masyarakat adat jangan ragu. Dukung pemerintah, bersatu dalam satu suara. Kalau kita bersatu, maka tidak ada kekuatan yang bisa melawan kebenaran kita,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa persoalan ini adalah bagian dari sejarah panjang Papua. "Dari dulu, wilayah ini sudah masuk ke dalam administrasi Papua. Kalau sekarang dipindahkan hanya karena keputusan administratif, itu artinya ada yang tidak benar. Sejarah tidak bisa dipalsukan Ia menyampaikan keyakinannya bahwa perjuangan ini akan berhasil. “Saya yakin, dengan bukti yang kita miliki, dengan persatuan masyarakat, dan dengan doa kepada Tuhan, Pulau Rosa akan kembali menjadi bagian dari Papua Barat Daya,” katanya.

Elisa Kambu menegaskan bahwa tidak ada ruang tawar-menawar dalam persoalan ini. “Kalau soal tanah leluhur, kita tidak boleh berkompromi. Kita harus berdiri tegak mempertahankan apa yang diwariskan nenek moyang kita. Di akhir pernyataannya, Gubernur Papua Barat Daya itu menutupnya dengan pesan yang kuat. “Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas adalah bagian dari tubuh Papua. Kehilangannya berarti kita kehilangan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi: kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengembalikan Pulau Sayang/Sain, Pulau Piay dan Pulau Kiyas ke pangkuan tanah leluhur,” pungkas Elisa Kambu.

(Gamaliel.K)