Pembangunan atau Perampasan? PSN Dinilai Bawa Malapetaka bagi Masyarakat Adat Papua

SORONG, Papua Barat Daya - Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua semakin menguat. Pada Kamis, 21 Agustus 2025, Gerakan Selamatkan Manusia Tanah & Hutan Malamoi (Gerakan Malamoi) bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moi Maya menggelar aksi simbolis di depan gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.

Dalam aksi tersebut, para pemuda adat membentangkan spanduk bertuliskan "Penjajahan Sistematis Nasional" sebagai bentuk persetujuan terhadap PSN. Mereka menilai, proyek-proyek ini hanya kedok untuk merampas tanah adat, menghancurkan hutan, dan menindas masyarakat adat di seluruh Indonesia, khususnya Papua.

Fiktor Klafiyu, Juru Kampanye Gerakan Malamoi, menegaskan bahwa PSN yang digadang-gadang pemerintah pusat justru membawa kehancuran, bukan kesejahteraan.

“Tulisan Penjajahan Sistematis Nasional bukan sekedar slogan, ini adalah kenyataan yang kami alami,” kata Fiktor. "Proyek-proyek PSN telah menjadi mesin penghancur kehidupan kami. Atas nama pembangunan, tanah kami dirampas, hutan dibabat, sungai dicemari, dan ruang hidup kami dihancurkan."

Ia mencontohkan program Food Estate di Merauke, Papua Selatan, yang menurutnya menimbulkan ketakutan berlapis. “Food Estate dua juta hektare di Merauke bukan solusi pangan, tapi malapetaka. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga dipaksa hidup dalam bayang-bayang militerisasi. Kehadiran TNI di sana membuat suasana bagaikan zona perang. Ini bukan pembangunan, ini praktik penjajahan untuk membungkam rakyat Papua,” tegasnya.

Menurut Fiktor, narasi yang dipaksakan negara selalu menggambarkan Papua sebagai wilayah "tertinggal" yang harus didorong maju dengan investasi. Pandangan itu dinilai keliru dan menegaskan martabat Orang Asli Papua (OAP).

“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah di sini punya pemilik, punya sejarah, dan punya roh leluhur. Setiap pohon, sungai, dan gunung adalah simbol spiritual yang tidak bisa diukur dengan uang. Pembangunan yang tidak menghormati hak adat adalah pembangunan yang cacat dan berisiko menimbulkan konflik,” tambahnya.

Sebagai pemuda adat Moi, Fiktor menolak segala bentuk PSN di tanah Papua. “Semua janji pemerintah bahwa proyek ini membuka lapangan pekerjaan dan membawa ekonomi hanyalah omong kosong,” ujarnya.

Faktanya, proyek itu menghancurkan hutan kami, memperpanjang kebun, dan menghilangkan cara hidup tradisional kami. Inilah wajah asli PSN—bukan kesejahteraan, melainkan perampasan dan simpanan, kata Fiktor.

Ia menyebut, pembangunan yang dipaksakan pemerintah hanya berpihak pada oligarki dan investor. “Industri ekstraktif yang dibungkus dengan nama pembangunan hanyalah jalan untuk oligarki mengeruk keuntungan. Sementara itu, masyarakat adat semakin terhimpit dan dipaksa menyerahkan tanahnya di bawah tekanan aparat. Ini adalah eksploitasi yang dilakukan secara sistematis,” katanya.

Sikap senada juga diungkapkan oleh Elon Salomo Moifilit, perwakilan BPAN Moi Maya. Ia menilai PSN dan hilirisasi nikel di Papua adalah bentuk kolonialisme baru yang merampas hak masyarakat adat.

“PSN dan hilirisasi nikel hanyalah bentuk perampasan wilayah adat. Atas nama pembangunan, tanah leluhur kami dijadikan ladang eksploitasi, hutan dibabat habis, sungai tercemar, dan sumber kehidupan kami dihancurkan,” tegasnya.

Menurut Elon, proyek-proyek tersebut tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat adat. “Tidak ada persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan. Semua proyek diputuskan sepihak oleh pemerintah,” ungkapnya.

“Dampaknya, kami hanya melihat kejadian baru, konflik, kemiskinan, dan penderitaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” kata Elon.

Elon juga menyoroti kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menolak PSN, khususnya di Merauke. “Mereka yang berani menolak Food Estate direbut, dipidanakan, dan dibungkam. Ini wajah asli kebijakan negara di Papua—represif, anti-demokrasi, dan menindas suara rakyat,” jelasnya.

“Kalau rakyat bersuara ditangkap, lalu siapa yang sebenarnya dilayani oleh negara ini? Jelas bukan orang Papua, melainkan investor kepentingan dan oligarki,” tambahnya.

Di akhir aksinya, Elon menegaskan bahwa jika pemerintah serius soal transisi energi dan masa depan hijau, maka sinkronisasi Papua harus segera dihentikan.

“Jangan jadikan Papua korban baru demi ambisi global. Hentikan proyek nikel, hentikan food estate, hentikan kawasan industri yang merampas tanah adat. Kami tidak membutuhkan pembangunan yang mengorbankan manusia dan alam,” tegasnya.

Ia menutupnya dengan pesan keras, "Tanah, hutan, laut, dan sungai adalah identitas dan sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perampasan wilayah adat atas nama pembangunan nasional. Pemerintah seharusnya melindungi rakyat Papua dan menjaga hutan hujan tropis yang telah kami jaga turun-temurun, bukan menghancurkannya."

(Gamaliel.K)