Skandal Raja Ampat: Pejabat Tinggi Diduga Lecehkan Anak Kandung, Aktivis Soroti Krisis Moralitas dan Penegakan Hukum

Raja Ampat, melanesiapost.com – Narasi ideal keluarga sebagai tempat perlindungan utama bagi anak-anak runtuh oleh dugaan kasus pelecehan seksual yang mengejutkan publik di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Seorang pejabat tinggi daerah, yang menjabat sebagai Asisten I Sekretaris Daerah (Setda) setempat, diduga kuat melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

Kasus ini mencuat ke permukaan secara dramatis, bukan melalui laporan formal awal, melainkan melalui siaran langsung Facebook yang emosional dari terduga korban, memicu kegaduhan sosial dan mendesak perhatian serius dari berbagai pihak.

Menyikapi insiden yang menggemparkan ini, Muhamad Jufri Wandau, Anggota Ikatan Mahasiswa Raja Ampat (IKMARA) sekaligus bagian dari Divisi Keperempuanan, menyampaikan kritik keras. Ia menilai dugaan tindakan oknum pejabat tersebut merupakan pengkhianatan fundamental terhadap peran dan tanggung jawabnya.

Pengkhianatan Moral Keluarga: "Sebagai seorang ayah, kewajiban utamanya adalah melindungi, mengasuh, dan menjamin keamanan fisik serta psikologis anaknya. Pelecehan seksual dalam hubungan sedarah (inses) adalah pelanggaran moral tertinggi yang merusak tatanan nilai kekeluargaan dan kemanusiaan," tegas Jufri Wandau.

Krisis Etika Kepemimpinan: Statusnya sebagai pejabat publik menuntut standar etika yang lebih tinggi. Menurut Jufri, tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut mencoreng institusi pemerintahan daerah dan menunjukkan krisis moralitas yang mendalam pada level kepemimpinan.

Dari perspektif hukum, aktivis muda tersebut juga menyampaikan dengan tegas bahwa dugaan tindakan ini merupakan tindak pidana serius. Kerangka hukum di Indonesia sangat jelas dalam melindungi korban dari kekerasan semacam ini.

Undang-Undang Berlapis: Pelaku dapat dijerat dengan undang-undang berlapis, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Sanksi Pemberatan: UU Perlindungan Anak secara spesifik memberikan sanksi pemberatan pidana jika pelaku adalah orang tua kandung atau wali.

Prinsip Equality Before the Law: "Status dan jabatan pelaku tidak boleh menjadi impunitas atau penghalang bagi proses hukum yang transparan, objektif, dan adil. Prinsip fundamental dalam negara hukum adalah persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum," ujar Jufri.

Sebagai kesimpulan dari kritiknya, Muhamad Jufri Wandau menyampaikan bahwa kasus ini merupakan alarm keras mengenai kerentanan anak-anak di lingkungan domestik, bahkan di tengah keluarga yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir.

"Tindakan ini adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang beradab. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Papua Barat Daya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan seadil-adilnya bagi korban," tutupnya.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak dan KDRT, serta mendorong akuntabilitas yang lebih besar dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.(FI)